bakabar.com, BANJARMASIN – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Banjarmasin resmi menutup wisata Siring Piere Tendean pada akhir tahun 2020.
Keputusan tersebut disesalkan oleh motoris dikawasan Menara Pandang Banjarmasin. Salah satunya, Syahbani.
Ia mengatakan hanya bisa pasrah dengan kebijakan Disbudpar Banjarmasin.
Syahbani mengaku bahwa tidak hanya sekali pihaknya motoris kelotok hanya diberikan harapan. Akan tetapi, tak kunjung mendapat kepastian.
“Sebulan yang lalu, Disbudpar berjanji memanggil pengelola objek wisata, termasuk saya. Terkait rencana pembukaan siring menara pandang. Tapi sampai sekarang, tak ada kabarnya,” ujarnya.
Padahal menurutnya, komitmen terkait penerapan protokol kesehatan sudah diajukan.
Mulai dari melakukan pengawasan hingga pengurangan kapasitas penumpang dan lain sebagainya.
“Kalau terus-terusan seperti ini, ujung-ujungnya kami termasuk para pedagang yang biasanya di sini hanya bisa pasrah. Semoga ke depan bisa lebih baik saja,” tutupnya.
Kepala Disbudpar Banjarmasin Ehsan Al Haq menyampaikan sederet alasan wisata di kota berjuluk seribu sungai masih ditutup ditengah pandemi Covid-19.
Utamanya, pihaknya berkeinginan menghindari kerumunan massa di Siring Piere Tendean.
Hal ini mengingat wisata di pusat kota tersebut sangat terbuka untuk umum. Mulai dari pintu masuk dan tempat wisata yang beragam.
"Kita sulit mencegah kerumunan, lain halnya kalau Siring di pagar hanya ada dua akses pintu masuk dan pintu keluar. Itu akan mudah," pungkasnya.
Terlebih, Ia menegaskan bahwa momen akhir tahun 2020 ini sangat padat akan jadwal dan kemungkinan pelanggaran sosial distanching atau jaga jarak.
Di antara tanggal 9 Desember berlangsungnya Pilkada serentak 2020. Lalu libur akhir tahun yang diwarnai Hari Natal dan Tahun Baru 2021.
"Apakah seandainya terbuka, kita bisa mengantisipasi itu yang belum," ucapnya.
Lebih jauh, mekanisme pengoperasional Siring Piere Tendean sudah ditimbang. Mulai dari protokol kesehatan (Prokes), keamanan, keuntungan dan kerugian.
Khusus keamanan, kata dia bahwa yang mempunyai kapasitas petugas dalam hal ini Satpol PP, Dishub, TNI dan Polri.
Seluruh personel tersebut dianggap maupu mengantisipasi kerumunan.
"Sampai saat ini, kita belum mendengar dari mereka merekayasa mencegah kerumunan," tegasnya.
