bakabar.com, JAKARTA - Wali Kota Depok Mohammad Idris buka suara soal polemik SDN Pondok Cina 1.
Dirinya membantah soal beberapa murid di SDN Pocin 1 mengalami trauma buntut rencana pembebasan lahan dan gedung sekolah mereka.
"Tidak seperti pada pemberitaan, bahwa anak teriak, trauma, dan sebagainya, ini laporan yang ada di kami atas saran dari Kementerian PPPA," kata Idris dalam keterangan tertulis, Selasa (13/12).
Sebelumnya, wali murid terdampak rencana relokasi itu kompak mengatakan bahwa anak-anak mereka mengalami trauma sekolah akibat rencana Pemkot depok.
Baca Juga: Babak Baru Polemik SDN Pocin 1, Komnas HAM Hingga KPAI Turun Tangan
Kepada Komnas HAM, para wali murid menyampaikan keluh kesah siswa siswi SDN Pocin 1.
Salah satunya Hendro wali murid dari kelas 4B. Hendro menyampaikan perasaan sedihnya saat mengetahui anaknya mendapat rundungan dari teman baru di sekolahnya itu.
Sehingga membuat anak-anak enggan untuk berangkat ke sekolah. "Saya sedih anak saya dibully temannya, sampai enggak mau berangkat sekolah," kata Hendro di ruangan kelas 4B SDN Pocin 1.
Karenanya, semua wali murid sepakat untuk bertahan menolak upaya relokasi SDN Pocin 1. Dan menolak untuk menampung saran Pemkot depok untuk melebur siswa belajar di SDN Pocin 5 dan 3.
Baca Juga: Curhat Perwakilan Wali Murid SDN Pocin 1 ke Komnas HAM: Anak Saya Dibully
Sementara itu, Idris menyampaikan jika Kementerian PPPA meminta pihaknya tetap mempertahankan predikat kota layak anak kategori nindya.
"Katanya Kota Depok sudah dapat kota layak anak kategori nindya, harus dipertahankan, makanya kita lakukan tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan kota layak anak," sambungnya.
Terkait kebijakan itu, Idris menyebut pihaknya menerima masukan dari kementerian PPPA dan juga beberapa lembaga lainnya.
"Pemerintah menerima masukan-masukan dari lembaga untuk kami jadikan sebagai bahan untuk kebijakan-kebijakan selanjutnya yang akan kami konsultasikan ke kementerian terkait dan juga pemprov," pungkasnya.
