bakabar.com, BANJARMASIN – Video pembubaran sekelompok massa yang menggugat Gubernur Sahbirin Noor akibat banjir Kalimantan Selatan viral di media sosial.
Ribut-ribut pembubaran aksi tersebut menyentak perhatian para pengguna jalan, dan warga di Taman Siring Nol Kilometer, Senin (1/2) pagi.
Dalam video, puluhan orang berkumpul untuk menyampaikan orasinya kemudian diadang oleh sejumlah orang. Salah satunya adalah Puar Junaidi.
“Kita dibubarkan orang,” kata perwakilan massa aksi dari Kelompok Pemerhati Aparatur Pemerintah dan Parlemen, Aliansyah dihubungi media ini.
Dikonfirmasi terpisah, Puar Junaidi merasa pembubaran perlu dilakukan. Pihaknya tak terima, massa LSM itu mengatasnamakan masyarakat untuk menyoal banjir di Kalsel. Puar memandang banjir sebagai bencana alam. Artinya, tak seorang pun menghendakinya, termasuk Gubernur Sahbirin.
“Saya ini mewakili masyarakat yang dijual oleh para LSM itu. Sepanjang itu untuk kebenaran dan kebaikan masyarakat, akan kita dukung. Tapi kalau masalah banjir lalu mereka menyalahkan orang lain, itu penzaliman namanya. Saya tanyakan kepada mereka, siapa yang bisa menghentikan hujan, banjir ini kan akibat hujan 4 hari berturut-turut. Lalu tujuan gugatannya apa?” kata kader senior Golkar Kalsel tersebut.
“Artinya janganlah saat semua sedang menderita, malah diprovokasi. Saya juga tanyakan pada mereka, apa yang sudah dilakukan untuk masyarakat? Jadi maksudnya apa, tidak ada yang bisa jawab. Jadi kita suruh bubar saja,” sambungnya lagi.
Puar bilang jika para LSM memiliki solusi untuk mengatasi banjir di Kalsel ada baiknya untuk duduk bersama dalam sebuah forum dan bertukar pemikiran.
“Solusi yang mereka miliki, lebih baik sampaikan dalam sebuah acara. Jangan malah hanya bisa menuding orang yang sudah bekerja susah payah (pemerintah),” katanya.
Puar juga menepis tuduhan LSM soal pemerintahan di bawah Sahbirin Noor tidak demokratis.
“Yang dimaksudnya tak demokratis itu dalam hal apa? Kalau dia menyampaikan solusi itu baru demokratis. Tapi kalau hanya menyalahkan, ini kan bencana alam, siapa yang bisa menghentikannya. Jangan hal-hal seperti ini dibawa ke ranah politik,” katanya.
Sejauh ini, menurutnya pemerintah telah berupaya keras untuk bekerja siang-malam menyalurkan bantuan untuk korban banjir di Kalsel.
“Sementara mereka bisa apa? Pemerintah telah bekerja susah payah untuk memberikan bantuan,” katanya.
Terlepas dari itu, Puar menegaskan, kalau aksinya membubarkan massa LSM, tidak diperintah oleh siapa pun.
“Pribadi saya tergerak sebagai masyarakat yang keluarganya juga turut terdampak banjir untuk mencegah aksi para LSM itu. Agar mereka tidak menyeret persoalan banjir ini ke ranah politik. Saya mewakili masyarakat tidak pernah merasa memberikan kuasa kepada LSM dan lembaga bantuan hukum mana pun itu untuk melakukan gugatan kepada pemerintah. Saya keberatan,” katanya.
Sebaliknya, Puar menuding kalau aksi para LSM dan P3HI ditunggangi oleh seseorang yang hendak menjatuhkan Paman Birin atau Sahbirin Noor.
“Saya tahu betul Aspihani Idris (Ketua P3HI) itu dan siapa yang menyuruhnya. Sekali lagi, andai aksi ini sesuai dengan konstitusi dan berada di rel yang benar kita akan mendukung,” tutupnya.
Perwakilan Perkumpulan Pengacara Penasihat Hukum Indonesia (P3HI), Hindarno menilai pembubaran pagi tadi hanya miskomunikasi.
P3HI sendiri perkumpulan advokat yang ikut mendukung langkah LSM untuk menggugat Sahbirin Noor ke PN Banjarmasin.
“Harusnya koordinator LSM bisa menjelaskan, kalau aksi itu resmi, sudah ada pemberitahuan ke Polda Kalsel dan hanya untuk serah terima surat gugatan,” sesalnya.
Kendati demikian, Aliansyah salah satu massa aksi bilang pihaknya tetap akan bersikeras melayangkan surat gugatan terhadap Sahbirin Noor ke Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin.
“Besok, Selasa (2/2) bukti-bukti di-leges di Kantor Pos,” katanya.
Aliansyah mengatakan masyarakat yang mengadu sebagai korban banjir Kalsel akan diarahkan ke tim kuasa hukum.
“Surat kuasanya sudah, tinggal didaftarkan dengan tim hukum. Hari ini, atau esok, itu urusan pengacara yang mendaftarkan,” ucap Ali di ujung telepon.
Ali mencoba meluruskan bahwa LSM dalam hal gugatan class action ini hanya bertindak mendampingi, dan ikut mengarahkan.
Lebih jauh, Ali menyayangkan aksi pembubaran tersebut. Seharusnya, pihak mana pun yang pro-pemerintah mendukung setiap upaya warga mencari keadilan.
Dari adanya gugatan warga, Ali berharap perusahaan-perusahaan yang dituding sebagai biang kerok banjir Kalsel ikut mengganti rugi para korban.
“Ini kami juga digugat masyarakat, supaya sungai dibersihkan,” ujarnya.
Sebelumnya, Ali mengatakan ratusan LSM di Kalsel siap melayangkan gugatan kepada Sahbirin Noor selaku Gubernur Kalsel akibat banjir yang melanda Kalsel dua pekan belakangan.
Gugatan ini dilatarbelakangi oleh kerugian sangat besar saat banjir melanda. Tim Reaksi Cepat Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memperkirakan kerugian banjir Kalsel mencapai Rp 1,349 triliun.
“Gugatan ini dibantu oleh 50 advokat dari P3HI,” ujar Ali.
Jeng.. Jeng! Posko untuk Gugat Gubernur Akibat Banjir Kalsel Resmi Dibuka
POSKO PENGADUAN
Posko pengaduan untuk menggugat Gubernur Sahbirin Noor akibat banjir hebat yang melanda Kalsel resmi dibuka Tim Advokasi Hukum Korban Banjir Kalsel, Senin (1/2) siang.
Namun, Muhammad Pazri, Koordinator Posko Pengaduan Banjir Kalsel, mengaku tidak mengetahui adanya ribut-ribut pembubaran massa LSM di Taman Nol Kilometer.
“Kami tidak pernah ada komunikasi dengan mereka,” ujar direktur Borneo Law Firm ini dihubungi bakabar.com, Senin malam.
Posko di Jalan Brigjen H. Hasan Basry, Nomor 37, Alalak Utara, Banjarmasin Utara itu akan menampung siapa saja yang merasa dirugikan atas banjir yang melanda Kalsel sejak 12 Januari lalu.
“Posko dibuka dari hari ini sampai 14 Februari. Siapa saja boleh mengadu,” jelas Pazri.
Posko atas inisiatif tim advokasi setelah mengendus adanya kelalaian Pemprov Kalsel, salah satunya terkait peringatan dini atau early warning system (EWS) terhadap banjir.
Bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro bono telah disiapkan. Sejauh ini, mereka berhasil menghimpun sebanyak 20 advokat di posko ini.
“Tim advokasi hukum akan menjamin kerahasiaan seluruh data pribadi Anda,” ujar ketua Young Lawyers Committe (YLC) Peradi Banjarmasin ini.
Duh, Sistem Peringatan Dini Banjir di Kalsel Ternyata Sering Eror
Karena sifatnya publik, Pazri menjamin seluruh proses keikutsertaan dalam pengaduan atau advokasi tidak dikenakan biaya sepeser pun.
“Tim advokasi hukum yang akan proaktif menghubungi calon penggugat yang memenuhi kriteria,” ujarnya.
Semua data pengadu akan dihimpun melalui email: [email protected]. Calon penggugat bisa mengirimnya dengan format: Korban Banjir_(Nama pengadu).
Atau, kata Pazri, bisa menghubungi melalui nomor telepon/whatsapp, 0822-5121-3399.
“Bisa juga datang langsung ke posko,” ujarnya.
Posko buka pada Senin-Kamis pukul 09.00-15.00. Pemohon cukup membawa berkas persyaratan pemberian kuasa gugatan perwakilan kelompok atau class action.
Lebih jauh, Pazri syarat untuk pemberi kuasa gugatan class action untuk korban banjir ini, sebagai berikut:
1. Scan/Fotokopi atau foto KTP alamat tinggal sekarang.
2. Membuat kronologis tertulis mengenai kejadian terjadinya banjir hingga kerugian-kerugian yang dialami akibat banjir.3. Bukti foto-foto korban banjir sebelum dan pasca banjir4. Bukti-bukti kuitansi/nota-nota perbaikan pasca-banjir (apabila ada)5. Surat pernyataan kesediaan menjadi calon penggugat dalam permasalahan banjir yang dikuasakan kepada tim advokasi hukum6. Memiliki nomor telepon yang bisa dihubungi
Diwartakan sebelumnya, gugatan class action terkait banjir di Kalimantan Selatan mendekati kenyataan.
Para pendamping calon penggugat tengah mendekati salah satu advokat yang menggugat Gubernur Anies Baswedan terkait banjir di Jakarta.
Baca selengkapnya di halaman selanjutnya:
Tumpukan sampah di seputaran Pusat Perbelanjaan Murakata kota Barabai, Kamis (21/1). Foto-bakabar.com/Lazuardi
Untuk diketahui, sejumlah advokat siap melayangkan gugatan perwakilan kelompok kepada Pemprov Kalsel, dalam hal ini Gubernur Sahbirin Noor.
Pemprov Kalsel dinilai lalai karena tak mengeluarkan peringatan dini atau early warning system (EWS) saat hujan lebat, 9-13 Januari lalu.
Pemprov Kalsel dilaporkan memiliki delapan alat EWS bahaya banjir yang dipasang di 6 kabupaten pada 2019 lalu.
Delapan EWS ini berada di Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, dan Banjar. Masing-masing satu unit. Sedangkan, di Hulu Sungai Utara dan Tanah Bumbu dua unit.
Pemprov bakal digugat terkait kerugian yang diderita para korban akibat banjir terparah sepanjang sejarah Kalsel ini. Baik dari segi material maupun immaterial.
Akhir pekan lalu, Pazri dan sejumlah advokat lainnya telah melakukan persiapan gugatan class action.Mulai dari pembentukan tim, administrasi, teknis gugatan, kajian-kajian, hingga pembukaan posko aduan bagi para korban banjir Kalsel.
“Untuk tim internal sudah menghimpun yang siap bergabung dari kawan-kawan advokat. Akan ada 20 advokat yang tergabung di dalam tim class action,” ujarnya, Sabtu (30/1).
Namun sebelum mengajukan diri, para pengacara itu harus memenuhi persyaratan. Salah satunya membuat pakta integritas.
“Sementara maksimal kami batasi 20 orang advokat yang bergabung di tim. Mereka akan diverifikasi. Harus menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan, ketika bergabung menjadi kuasa hukum artinya all out. Dan menjaga integritas ya, tidak bisa dinego-nego dalam hal artian KKN itu sendiri juga kita wanti-wanti kepada yang bergabung ke tim,” ucap mantan kuasa hukum BEM se-Kalsel ini.
Lantas, sudah berapa advokat yang menyatakan minat? saat itu Pazri mengklaim jumlahnya baru mencapai belasan orang.
“Sudah ada 10 yang bergabung, belum termasuk saya,” ujarnya.
Selain pembentukan tim, juga ada persiapan lain. Salah satunya legal opini terkait banjir Kalsel dari salah satu ahli hukum.
“Sudah kami kantongi itu,” jelasnya.
Kemudian, untuk kerangka gugatan ada 2 formulasi yang disiapkan. Pertama Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tata Cara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action).
Kemudian Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad).
“Jadi dalam hal kelalaian dan kewenangan,” jelasnya.
Menariknya, koordinasi dengan beberapa pihak yang berpengalaman dalam hal gugatan class action juga dilakukan. Antara lain, dengan Azas Tigor Nainggolan.
Azas adalah salah satu advokat yang menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait banjir di Jakarta.
Kemudian juga dengan Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, SAFEnet, Lembaga Bantuan Hukum Pers, YLBHI, Kontras, Elsam, dan ICJR.
Organisasi-organisasi nonpemerintah itu merupakan Tim Pembela Kebebasan Pers yang memenangkan gugatan class action terkait pemutusan internet di Papua.
“Kami juga sudah koordinasi dengan kawan-kawan yang telah melakukan gugatan di wilayah Jakarta. Kami juga tanyakan berkaitan kendala, substansi, gambaran secara umum. Kami juga melakukan kajian class action di Papua oleh AJI, terkait pemutusan internet. Itu sudah kami cek keputusan agar gugatan ke depan legal standing-nya kuat,” bebernya.
Teknis Pengaduan Korban
Warga menggendong anaknya melintasi banjir di Desa Kampung Melayu, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jumat (15/1/). Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menyatakan peningkatan status siaga darurat menjadi tanggap darurat, keputusan itu diambil mengingat musibah banjir yang terjadi semakin meluas di beberapa daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. Foto: ANTARA/Bayu Pratama
Disinggung soal rencana pembukaan posko aduan. Pazri bilang bahwa posko pengaduan bagi para korban banjir kemungkinan besar dibuka pada pekan ke pertama Februari.
“Awal Februari, tapi startnya di minggu pertama atau di tanggal 1-2 nanti. Setelah administrasi, konsolidasi, dan di internal rapi, baru kami jalankan posko-nya,” beber Pazri.
Para korban yang menyampaikan aduan diminta tak perlu khawatir. Karena identitas mereka akan dirahasiakan dan dilindungi oleh tim class action.
“Bagi pemberi bantuan sifatnya merasa terlindungi dalam hal memberikan haknya,” imbuhnya.
Untuk bukti seperti gambar, aduan yang disampaikan korban nantinya bisa disalurkan melalui email ataupun melalui WhatsApp yang disediakan oleh tim. Di situ korban bisa memberikan identitas diri, kronologis, serta bukti-bukti kerugian yang dialaminya.
“Teknis secara administrasi dari syarat-syarat bagi pemberi kuasa sudah kami siapkan dari mereka nanti menyerahkan identitas, kronologis, serta bukti-bukti melalui email maupun kontak pengaduan bisa WhatsApp,” jelasnya.
Untuk yang ke sekian kalinya, Pazri juga menyatakan bahwa gugatan class action ini tak ada muatan politis sedikit pun. “Murni memperjuangkan hak rakyat Kalsel,” ujarnya.
“Ini bukan sifatnya kepentingan politik dalam ranah ini. Dan bukan personal yang digugat tapi dalam hal pemerintah,” sambungnya.
Sebelumnya Pemprov Kalsel telah memberi tanggapan terkait rencana gugatan class action tersebut.
Melalui Kepala Bagian Kepala Bagian Hukum Biro Hukum Setdaprov Kalsel, Bambang Eko Mintharjo l, Pemprov menyatakan siap jika memang gugatan itu benar dilayangkan.
“Kalau kita sih siap-siap saja. Kalau mau digugat class action ya silakan,” ujar Bambang kepada bakabar.com, Rabu (27/1).
Meski begitu Bambang tak memerincikan persiapan apa saja yang sudah dilakukan Pemprov Kalsel, mengingat gugatan diarahkan ke Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.
“Yang penting kita siap-siap saja. Pokoknya kita siap,” katanya, saat ditanya soal persiapan menghadapi gugatan.
Menurut Bambang, rencana gugatan tersebut adalah hal yang wajar. Setiap warga negara memiliki hak untuk mencari keadilan.
Pemprov Kalsel pun akan menghormati jika memang gugatan class action itu betul-betul dijalankan. “Itu hak warga negara,” ujarnya.
Update Banjir Kalsel
Titik jalur ekstrem di Jalan Trans Kalimantan, Batola saat banjir Kalsel mulai surut, Rabu 27 Januari. Foto-bakabar.com/Muhammad Syahbani
Debit air di sejumlah daerah terdampak banjir dilaporkan mulai menurun.
Akses jalan yang sempat terputus kini mulai bisa terurai kembali untuk memperlancar pendistribusian logistik penanganan bantuan banjir.
Baca selengkapnya di halaman selanjutnya:
“Untuk HST dimungkinkan besok bisa mulai terurai jalur darat. Artinya selanjutnya pendistribusian barang atau apa pun bisa dilakukan ke Murakata,” ungkap Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Selatan, Mujiyat, dalam rapat virtual penanganan banjir, Kamis (28/1) lalu.
Di samping proses evakuasi, kini Pemprov Kalsel fokus dalam upaya pemulihan dan penanganan penyintas banjir yang berada di posko pengungsian.
Data terbaru BPBD melaporkan total pengungsi 135.656 orang. Dari jumlah tersebut, 78.471 warga telah kembali ke kediamannya masing-masing dan tersisa 57.185 pengungsi di posko penampungan.
“Pantauan di Banjarmasin, perlu penambahan pompa sehingga arus bisa terdorong ke hilir. Khususnya di daerah A Yani, terminal Palnam air masih cukup banyak,” jelasnya
BPBD Kalsel juga akan memfasilitasi keperluan air bersih yang digunakan untuk kebutuhan dapur umum. Jika mencermati data, jumlah pengungsi terbanyak masih tercatat di Banjar yaitu sebanyak 82.782 pengungsi.
“Air minum kami masih punya stok banyak. Silakan segera menginformasikan. Untuk keperluan air bersih, kami juga siapkan tandon/tong. Kita petakan di mana akan diletakkannya,” bebernya
Sampai pukul 18.00 WITA, BPBD Kalsel melaporkan 627.047 warga dari 176.101 kepala keluarga (KK) yang terdampak banjir. Sedangkan laporan korban jiwa masih sama yaitu 24 orang meninggal dan 3 orang hilang.
Selanjutnya, infrastruktur yang mengalami kerusakan antara lain 101.903 rumah terendam, total 1.693.295 meter jalan, 128 jembatan, 838 rumah ibadah, 1.419 sekolah dan 91 sarana kesehatan.
Seluas 48.714 hektar lahan sawah di 7 kabupaten ikut terdampak. Kemudian untuk sektor perikanan, khususnya pembudidayaan ikan, mengalami kerugian hingga Rp93,6 miliar. Lalu, kegiatan Dinas Kehutanan ikut mengalami kerugian sebesar Rp1,4 miliar.
Berikut data banjir yang dihimpun BPBD Kalsel, pada 28 Januari 2021 pukul 18.00 WITA :
1. Kabupaten Banjar :– 60.654 KK– 275.906 jiwa– 82.782 warga mengungsi
2. Kabupaten Tanah Laut :– 13.476 KK– 42.543 jiwa– 9.814 warga mengungsi
3. Kota Banjarbaru :– 2.134 KK– 8.243 jiwa– 7.722 warga mengungsi
4. Kabupaten Hulu Sungai Tengah :– 29.062 KK– 88.546 jiwa– 9.326 warga mengungsi
5. Kabupaten Tabalong :– 3.194 KK– 9.937 jiwa
6. Kabupaten Hulu Sungai Selatan :– 4.192 KK– 10.464 jiwa
7. Kabupaten Tapin :– 549 KK– 1.607 jiwa– 328 warga mengungsi
8. Kabupaten Balangan :– 7.258 KK– 22.304 jiwa– 10.000 warga mengungsi
9. Kabupaten Barito Kuala :– 18.862 KK– 54 199 jiwa– 9.170 warga mengungsi
10. Kota Banjarmasin :– 35.138 KK– 108.524 jiwa– 6.514 warga mengungsi
11. Kabupaten Hulu Sungai Utara :– 1.582 KK– 4.774 jiwa
Dilengkapi oleh Rizal Khalqi
