TWKM XXXI: Jokowi Juga Mapala, Wajib Save Meratus!

bakabar.com, BANJARMASIN – Temu Wicara Kenal Medan (TWKM) ke-31 resmi dibuka pada Senin (21/10).

Tahun ini, forum komunikasi pencinta alam se-Indonesia itu dihelat di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Mapala Meratus Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin didapuk sebagai tuan rumah. Ada sekitar 280 Mapala se-Indonesia, yakni, dari Aceh hingga Papua yang mengikuti kegiatan ini.

“Dari 72 perguruan tinggi bersama-sama kampenyekan #SaveMeratus bisa jadi isu nasional,” pungkas Ketua Pelaksana TWKM 31, Muhammad Ariffin di sela pembukaan.

Dari TWKM XXXI, Ariffin berharap Presiden Jokowi membuka mata akan ancaman industri ekstraktif di Pegunungan Meratus, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).

Ancaman dimaksud, yakni SK Nomor 441.K/30/DJB/2017, tentang penyesuaian tahap kegiatan PKP2B PT. Mantimin Coal Mining (MCM) menjadi tahap kegiatan operasi produksi oleh Kementerian ESDM.

Lewat TWKM, kata dia, Mapala se-Indonesia bakal ikut menyuarakan isu penyelamatan Meratus ke level nasional. Berikut, rekomendasi hasil temu wicara ke kementerian terkait.

Sementara, Sekretaris Badan Pengembangan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI Sudayatna ikut hadir di TWKM kali ini.

Mewakili pemerintah pusat, Sudayatna memukul rebana sebagai penanda dibukanya hajatan tahunan komunitas Mapala tersebut.

Mapala, kata Sudayatna, selama ini sangat berperan dalam upaya KLHK melestarikan lingkungan hidup. Mulai dari bersih-bersih di gunung, pantai hingga kawasan perkotaan.

“KHLK menganggap Mapala adalah kader bangga untuk upaya menyelamatkan sumber daya alam,” tegasnya.

Baginya, kader-kader Mapala se-Indonesia kerap memerjuangkan hak hak suara-nya melalui penyampaian aspirasi lingkungan hidup.

Kritik membangun dari aksi demo yang disampaikan ke KLHK turut mendorong pemerintah wajib menangani kasus itu.

“Ibu Menteri juga sangat bangga akan kritik masukan yang sampaikan Mapala. Dari sana KLHK sangat mendukung kegiatan Mapala,” ujarnya.

KLHK, kata dia, beranggapan mahasiswa merupakan generasi penerus sebagai akademisi praktisi sekaligus aktivis lingkungan hidup. Atas dasar tersebut, mereka diharapkan bisa ikut berperan saat Indonesia jadi negara maju pada 2045.

Meski tak menyinggung langsung isu Meratus, Sudayatna mengatakan Presiden Jokowi sangat mendukung penuh upaya pelestarian alam di daerah.

“Pak Jokowi juga Mapala, jadi Mapala harus aktif sewaktu mahasiswa maupun terjun ke dunia kerja bisa melestarikan lingkungan,” tuturnya. Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi adalah salah satu kader Mapala. Lebih tepatnya dari Silvagama, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Adapun, TWKM diselenggarakan dari Senin-Minggu (21-27 Oktober). Pelaksanaan tempatnya berpindah-pindah. Mengikuti konsep kegiatan. Misalnya Temu Wicara (TW) difokuskan di Kiram Park, Kabupaten Banjar. Sementara untuk Kenal Medan (KM) dibagi menjadi empat tempat. Yakni, Gunung Hutan di Puncak Halau Halau, Kabupaten HST. Rock Climbing (RC) di Batu Laki, Kabupaten Tapin. Susur Goa di Nateh, HST. Dan, kegiatan Lingkungan Hidup (LH) di Barito Kuala (Batola).

ISU MERATUS

Terkait Meratus, permohonan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) tentang SK Menteri ESDM Nomor 441.K/30/DJB/2017 ihwal Penyesuaian Tahap Kegiatan PKP2B PT MCM menjadi Operasi Produksi di Kabupaten Balangan, Tabalong dan Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan kandas di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN.

Luasan izin tambang batu bara yang mengintai Meratus seluas 1.398,78 hektare (ha) dan berada di hutan sekunder, permukiman 51,60 ha, sawah 147,40 ha, dan sungai 63,12 ha.

Dari catatan Walhi, PT MCM telah menguasai lahan seluas 5.900 hektare. Bahkan izin di HST mereka berada tak jauh dari Bendung Batang Alai, yang masuk dalam proyek strategis nasional terkait ketahanan pangan.

"Itu akan melenyapkan hutan dan gunung kapur di Nateh, menghilangkan Desa Batu Tangga dan desa lainnya," jelas Direktur Eksekutif Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyo, kepada bakabar.com.

Proses gugatan Walhi di pengadilan berlangsung sejak 28 Februari 2018. Walhi Kalsel dan Gerakan Penyelamat Bumi Murakata (Gembuk) beserta Pemkab HST kompak menggugat izin itu di PTUN Jakarta.

Lalu pada 4 April 2018-22 Oktober 2018, sidang digelar. Termasuk sidang di tempat (di Desa Nateh di Kabupaten Hulu Sungai Tengah) pada pada Juli 2018.

Anehnya, pada 22 Oktober 2018, PTUN mengeluarkan keputusan yang menyatakan gugatan terhadap izin pertambangan batu bara itu tak bisa diterima karena salah alamat.

Lalu pada 2 November 2018 Walhi mengajukan banding. Selama empat bulan proses banding berlangsung. Pada 14 Maret 2019 PTTUN Jakarta menguatkan putusan PTUN dengan menolak banding yang Walhi ajukan.

Sebelum keputusan yang menolak permohonan banding Walhi terjadi, berbagai upaya sudah dilakukan berbagai elemen masyarakat Kalsel untuk menyelamatkan Meratus.

Misalnya, menghidupkan Gerakan #SaveMeratus. Mereka yang tergabung dalam gerakan itu menulis surat secara serentak kepada Presiden. Isinya untuk ikut bersikap tegas dan terlibat dalam penyelamatan Pegunungan Meratus.

Hasilnya, lebih dari 1.000 surat meminta presiden turun tangan dan ikut menyelamatkan Pegunungan Meratus yang akhir Maret lalu dibawa ke Jakarta.

Ya, sampai sejauh ini penolakan banding oleh PTUN itu kian membuat Meratus dalam kondisi berbahaya.

Reporter: Bahaudin Qusairi
Editor: Fariz Fadhillah

TWKM XXXI: Jokowi Juga Mapala, Wajib Save Meratus!

apahabar.com, BANJARMASIN – Temu Wicara Kenal Medan (TWKM) ke-31 resmi dibuka pada Senin (21/10). Tahun ini,…

Terkait

Berita Terkini