bakabar.com, BANJARMASIN – Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina berharap aparat pengawas intern pemerintah (APIP) mencarikan jalan keluar atas kekisruhan iuran aneh saat Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 57 tahun.
Plt Kepala Inspektorat Banjarmasin, Taufik Rivani menyampaikan tidak bisa memberikan sanksi begitu saja terhadap Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Banjarmasin maupun kepala pelaksana HKN tahun 2021.
Namun, bagi dia jika terkait iuran HKN bersifat pungutan liar (Pungli), maka lain lagi situasinya, karena yang tandatangan di bawah proposal merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Kami proses secara prosedur dan standar undang undang yang berlaku," ujarnya.
Pihaknya memerlukan proses pengecekan dugaan Pungli memakan waktu sekitar 14 hari atau 2 pekan sejak Senin tadi (15/11).
Instruksi tersebut sesuai arahan Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina.
Mulai dari mengumpulkan keterangan saksi hingga barang bukti. Semua tersebut kembali dilaporkan ke Wali Kota Banjarmasin untuk ditindaklanjuti.
"Kita akan panggil yang bersangkutan, termasuk Ketua Pelaksana HKN," ucapnya.
Terpisah, Ketua Pelaksana HKN Banjarmasin Yanuar Diansyah mengakui bahwa iuran yang dilakukan bukanlah kewajiban juga tanpa adanya unsur pemaksaan.
Alhasil dicatat total iuran yang dikumpulkan sebesar Rp200 juta.
Baik sumbangan Aparatur Negara (ASN), RSUD Sultan Suriansyah, klinik, apatek, laboratorium, instalasi farmasi hingga profesi kesehatan.
"Misalnya, seperti yang tertera untuk RSUD Sultan Suriansyah sebesar Rp25 juta. Itu hanya harapan. Kenyataannya yang kami terima tidak sebesar itu. Hanya Rp22 juta saja," imbuhnya.
Menurutnya dari sekian banyak sasaran proposal pun tidak semua yang memberikan sumbangan atau iuran. Ada juga berupa barang.
"Itu yang kami gunakan dan kami bagikan untuk doorprize alias keperluan untuk kegiatan. Jadi tidak ada maksud apa-apa, murni untuk kegiatan,” pungkasnya.
