bakabar.com, BANJARMASIN - Gelombang demo menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RII-HIP) di depan Gedung DPRD Kalimantan Selatan berakhir, Jumat (10/7) sekitar pukul 15.15 Wita.
Sejumlah orasi dilontarkan dihadapan perwakilan anggota DPRD Kalsel.
Ketua Aliansi Rakyat Banua Lambung Mangkurat (ARBAL) Tuh Bagus, mengatakan aksi kali ini bertujuan menolak keras pembahasan lanjutan RUU-HIP. Dia menuding, jika RUU-HIP terus berlanjut, akan memberi peluang para komunis dan mengancam Pancasila.
“Mengancam Pancasila serta mengesampingkan peran agama sebagai panduan hidup sosial dan akan menghancurkan eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.
Selain itu, orasi di bawah rintikan hujan itu meminta pemerintah mengembalikan pelajaran sejarah untuk anak sekolah yang membahas pemberontakan PKI. “Agar peristiwa itu tidak terlupakan oleh generasi bangsa Indonesia dan berharap peristiwa keji itu tidak terulang lagi selamanya,” sambungnya.
Selain itu, pihaknya juga menuntut pemerintah menghentikan ekspor Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia yang selama ini dinilai meresahkan tenaga kerja lokal yang banyak tidak terserap dunia kerja.
Sementara itu, dari kalangan legislatif, Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Suripno Sumas, yang menemui pengunjuk rasa, mendukung keinginan masyarakat terkait penolakan pembahasan RUU HIP.
Di akhir aksi, mereka juga mengancam akan kembali mengerahkan massa lebih banyak jika di Paripurna DPR RI bulan ini tidak ada keputusan memberhentikan RUU HIP tersebut
Editor: Syarif
