bakabar.com, BANJARBARU – Porsi Transfer Ke Ddaerah (TKD) dari Pemerintah Pusat kepada Pemkot Banjarbaru dipastikan turun sebesar 36 persen dalam tahun anggaran 2026.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan defisit anggaran sebesar Rp106 miliar. Menghadapi situasi ini, Wali Kota Hj Erna Lisa Halaby meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan efisiensi anggaran secara menyeluruh.
Namun dalam kesempatan yang sama, Lisa juga menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh mengurangi kualitas program maupun layanan publik.
“Setiap OPD wajib mengefisienkan belanja. Namun tetap fokus kepada output dan indikator kinerja yang jelas,” tegas Lisa, Kamis (2/10).
Memang di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah daerah harus mampu beradaptasi dengan strategi baru yang lebih kreatif dan inovatif agar pembangunan tetap berjalan optimal.
“Kami harus terus mencari terobosan kreatif dan inovatif agar pembangunan tidak terhambat, meski anggaran menurun,” tukas Lisa.
Selain efisiensi internal, Pemkot Banjarbaru juga menyiapkan strategi kolaboratif dengan mendorong keterlibatan sektor swasta dan memperkuat investasi daerah, "Partisipasi swasta sangat penting untuk menopang pembangunan,” tegas Lisa.
Lisa juga menekankan komitmen Pemkot Banjarbaru dalam memperkuat layanan publik. Salah satunya melalui rencana integrasi sistem layanan darurat menjadi satu jalur terpadu.
“Kami sedang tengah menyiapkan integrasi layanan darurat dalam satu sistem emergency call untuk mempercepat respon pelayanan publik,” pungkas Lisa.
