bakabar.com, BANJARBARU - DPRD Banjarbaru mengomentari penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2025 dari Pemkot Banjarbaru.
Ketua DPRD Banjarbaru, Fadliansyah Akbar, menilai KUA PPAS tahap awal masih sama dengan tahun sebelumnya. Asumsinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp320 miliar, sedangkan belanja modal sekitar Rp1 triliun.
“Setelah pembahasan ini, kami akan menyepakati anggaran prioritas untuk SKPD itu berapa,” papar Fadliansyah.
Adapun SKPD yang masuk dalam tiga besar pengalokasian anggaran di antaranya Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.
Rincinya, dinas PUPR hampir 30 persen alokasi anggaran, diikuti Dinas Pendidikan 20 persen dan Dinas Kesehatan 10 persen.
Fadly menekankan, jika anggaran yang diajukan diketahui tidak diperuntukkan untuk masyarakat, pihaknya tidak segan-segan mencoret anggaran.
“Kami susun anggaran ke SKPD yang memang anggarannya sedikit, tapi perlu bantuan. Seperti DP3APMP2KB untuk penurunan stunting, atau dinas pertanian untuk peningkatan produksi pangan,” paparnya.
Ia menyebut, anggaran yang kurang berpihak ke masyarakat, akan dialihkan ke SKPD yang membutuhkan, "Ini opsi kami,” ucapnya.
Fadli berpesan, dalam rancangan APBD 2025, program yang belum terselesaikan di 2024 bisa rampung di tahun anggaran (TA) 2025 mendatang.
Ia juga menargetkan pembahasan KUA PPAS TA 2025 selesai sebelum habis masa jabatan anggota DPRD 2019-2024.
“Dan bisa kita sahkan sebagai Perda KUA PPAS 2025 ini,” ujarnya
Ia turut berharap, dalam pembahasan KUA PPAS TA 2025, pendapatan asli daerah bisa meningkat.
“Yang semula target Rp320 miliar, bisa ditingkatkan jadi Rp 350 miliar sampai Rp400 miliar. Sehingga menopang kegiatan belanja daerah,” tutupnya.
