bakabar.com, BANJARMASIN – Pasca mendapatkan kritikan pedas dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait temuan Badan Pemeriksaan (BPK) Republik Indonesia (RI) di sektor pendidikan, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor berencana ‘mencopot’ jabatan kepala Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) terkait.
Mendengar teguran dari orang nomor satu di Kalsel itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Yusuf Effendi hanya bisa pasrah sembari berjanji akan memperbaiki temuan dari BPK RI tersebut.
“Jadi kan itu tergantung Gubernur,” ucap Yusuf Effendi kepadabakabar.com, Minggu (16/6).
Namun, Yusuf ingin menyampaikan beberapa hal terkait hasil audit BPK RI. Pertama, terkait pengelolaan kas di sekolah-sekolah, pihak acap kali melakukan pembinaan, arahan dan berbagai macam pertemuan dengan para pengelola kas sekolah terkait dana BOS dan BOSDA.
“Tapi ternyata kan masih ada kelemahan. Kita juga telah mengagendakan untuk memanggil semua kepala sekolah dan pengelola kas sekolah. Dengan tujuan diberikan pencerahan dan pembekalan agar pengelolaan kas sekolah lebih mantap lagi,” cetusnya.
Begitu jua, sambung dia, terkait peningkatan tim manajemen keuangan BOS dan BOSDA. Pihaknya juga akan mengadakan pertemuan melalui rapat koordinasi dan optimalisasi peran tim manajemen BOS serta para pemangku kepentingan.
“Jadi ada pertemuan antara tim manajemen dan pemangku kepentingan terkait BOS dan BOSDA di Kalsel,” tegasnya.
Padahal, tegas dia, upaya itu sudah sering dilakukan. Namun, ingin lebih memaksimalkan dikarenakan adanya catatan dari BPK RI tersebut.
“Ini akan terus berjalan. Semoga dengan upaya yang optimal. Yang jelas, kita sudah menindaklanjutinya. Semoga secara riil dan faktual pengelolaan kas dan manajemen keuangan semakin baik,” harapnya.
“Semua bidang bisa membaca persoalan tersebut. Sayangnya, di bidang masih lemah, sehingga harus dalam komando kita,” tutupnya.
Sebelumnya, setelah mendapatkan peringatan dalam rapat paripurna bersama Anggota DPRD Kalsel, Gubernur H Sahbirin Noor coba mengambil sikap. Ia menghebuskan rencana melakukan pergantian kepala Dinas Pendidikan.
"Saya minta juga SKPD, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berkaitan dengan masukan saran tadi, segera diperbaiki itu sebuah catatan penting," kata Gubernur, Sahbirin Noor menaggapi keritikan legislator saat rapat paripurna, Kamis (13/06/2019) lalu.
"Harus siap kalau tidak siap, siap-siap. Iya kalau tidak siap, siap-siap diganti maksudnya. Kalau ada yang lebih bagus kita cari yang lebih bagus," seloroh Gubernur yang kerap disapa Paman Birin ini.
Dalam catatan BPK RI, Pemprov Kalsel mendapat catatan penguatan pengelolaan kas di sekolah-sekolah, melalui koordinasi antar SKPD terkait, dan meningkatan peran Tim Manajemen BOS dan BOSDA.
Baca Juga: Asisten I Pemprov Kalsel Berikan Arahan pada Pelaksanaan Upacara Hari Kesadaran Nasional
Baca Juga: Gubernur Kalsel Sebut Banjir di Tanbu Tidak Termasuk Daerah Usulan Calon Ibu Kota Baru
Baca Juga:Gubernur Kalsel Umbar Janji Copot Jabatan Kadis ESDM, Kenapa?
Baca Juga: Pemprov Kalsel Rekomendasikan Dana Pilkada 2020 Rp 210 Miliar
Reporter: Muhammad Robby
Editor: Muhammad Bulkini
