bakabar.com, BANJARBARU - Bekerja sama dengan Bank Indonesia, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Badan Usaha Logistik (Bulog), Pemprov Kalsel menggelar operasi pasar di Banjarmasin dan Kabupaten Kotabaru.
Operasi pasar ini dilakukan dalam rangka menekan laju inflasi. Digelar sejak 27-29 Januari di Siring Nol Kilometer dan 24-26 Februari di Kotabaru.
Kabag Kebijakan Perekonomian Biro Ekonomi Setdaprov Kalsel, Agus Salim mengatakan, sedikitnya ada 10 item barang kebutuhan pelanggan pokok yang akan dijual di pasar murah nanti, yakni beras premium, bawang merah, daging sapi, ayam ras, minyak goreng, tepung terigu, cabai rawit, telur ayam ras dan cabe merah keriting.
"Dipilihnya Banjarmasin dan Kotabaru lantaran dua daerah ini mengalami inflasi cukup tinggi beberapa bulan terakhir, khususnya di akhir tahun 2022 lalu," ujar Agus, Senin (23/1).
Berdasarkan catatan BPS Pusat, Kabupaten Kotabaru menjadi daerah tertinggi nasional tingkat inflasi yakni sebesar 8,65 persen di Desember 2022.
Sedangkan Banjarmasin, menjadi kota paling sering berada dalam 10 besar inflasi tertinggi selama 2022. Sesuai rencana, operasi pasar akan dilaksanakan Pemprov Kalsel pada bulan ini.
"Khususnya beras bersubsidi dan kebutuhan lain untuk masyarakat," katanya
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalsel mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi secara virtual bersama BPS Pusat, Kementerian Dalam Negeri, dan para menteri terkait.
Saat itu, Kepala BPS Pusat Margo Yuwono dalam paparannya menyebutkan, pada Desember 2022, menunjukkan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 5,51 persen (yoy).
Angka ini meningkat dibandingkan dengan inflasi IHK 2021 sebesar 1,87 persen (yoy) dan lebih tinggi dari sasaran 3,0+1 persen.
Terutama dipengaruhi oleh dampak penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada September 2022.
Dijelaskan, berbagai perkembangan bulanan menunjukkan inflasi pascakenaikan harga BBM kembali terkendali.
Tercermin pada ekspektasi inflasi dan tekanan inflasi yang terus menurun dan lebih rendah dari prakiraan awal.
Perkembangan inflasi IHK yang terkendali tidak terlepas dari pengaruh positif dari sinergi kebijakan yang makin erat antara pemerintah pusat dan daerah, Bank Indonesia, serta berbagai mitra strategis.
Termasuk mengendalikan dampak lanjutan penyesuaian harga BBM.
