bakabar.com, PALANGKA RAYA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya, Wahid Yusuf, menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar.
Menurut politisi Golkar tersebut, kenaikan BBM bersubsidi sangat berdampak terhadap masyarakat miskin.
"Saya tidak sepakat Pertalite dan Solar naik dengan alasan apapun, termasuk untuk membantu masyarakat yang tidak mampu," ucap Wahid Yusuf kepada bakabar.com, Senin (5/9).
Wakil Ketua DPRD Palangka Raya, Wahid Yusuf.Foto-apahabar/Andre
Ia keukeh menolak, meskipun pemerintah berencana mengucurkan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp150 ribu per bulan, mulai September hingga Desember 2022.
Ia mempertanyakan bagaimana teknis penyaluran BLT yang merata dan tepat sasaran.
"Benahi dulu teknis penyaluran bantuan agar tepat sasaran, baru kita naikkan, dengan begitu bahasa 'penyesuaian' sangat tepat dijadikan alasan kenaikan," tegas Wahid.
Ia juga menyinggung anggota DPR RI yang "bungkam" terkait penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Di Senayan sepertinya kurang anggota DPR RI. Soalnya, saya lihat sepi yang menolak kenaikan BBM, padahal mereka dekat dengan pemerintah pusat," tandasnya.
