"Kita tidak menutup mata, saya tidak menyalahkan ASN juga banyak memakai," ujar Ketua Hiswana Migas Kalsel, H Saibani.
Saibani menegaskan bahwa gas bersubsidi hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan usaha mikro. Bukan untuk ASN.
Pertamina sendiri menganjurkan ASN memakai elpiji bright gas 5,5 kg.
Namun Hiswana tidak bisa berbuat banyak untuk menindak ASN yang kedapatan membeli elpiji 3 Kg.
Larangan ASN membeli elpiji 3 kg sejatinya sudah tertuang dalam keputusan menteri dan peraturan gubernur Kalsel.
Payung hukum itu menerangkan ‘gas melon’ hanya boleh dibeli oleh masyarakat dengan penghasilan maksimal Rp1,5 juta per bulan.
Praktis, Saibani meminta aturan tersebut harus dikawal pemerintah daerah agar penyaluran elpiji bersubsidi tepat sasaran.
Termasuk menindak pangkalan yang memperjualbelikan elpiji di luar ketentuan harga eceran tertinggi (HET) Rp17.500, dengan menerjunkan petugas Satpol PP.
"Kita juga membangun kesadaran masyarakat. Bagi yang mampu jangan membeli elpiji 3 Kg karena itu diperuntukkan untuk masyarakat miskin," pungkasnya.
Lebih jauh, daerah yang sudah ketat menerapkan regulasi tersebut menurutnya adalah Lampung, dan Jambi.
Di sana, kata dia, bahkan diterapkan pembatasan terhadap pembeli tabung gas elpiji melon di pangkalan.
Hanya masyarakat yang masuk kategori keluarga berkemampuan ekonomi rendah saja yang bisa membeli elpiji bersubsidi.
"Wali kota dan bupatinya itu rame secara simbolis mengupayakan ASN jangan pakai elpiji 3 kg," ucapnya.
Saibani menilai aturan tersebut layak dicontoh seluruh kabupaten/kota di Kalsel.
Sepanjang pengetahuannya, baru Kabupaten Tanah Laut yang serius melarang ASN-nya membeli gas bersubsidi.
"Tala melakukan hal yang sama seperti di Lampung dan Jambi," imbuhnya.
Diwartakan sebelumnya, sepekan belakangan, kelangkaan elpiji 3 kilogram mendera warga di Kalimantan Selatan.
Banyak warga berteriak kesulitan mencari gas melon. Gas di pangkalan kerap kosong.
Kalaupun ada, harganya selangit. Di level eceran, bahkan bisa tembus Rp50 ribu. Khususnya di Banjarmasin. Polisi menyebut hal tersebut juga karena proses distribusi yang tersendat akibat infrastruktur rusak diterjang banjir.
“Bukan kelangkaan bukan ada permainan. Ini kendalanya adalah distribusi,” ujar Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Rifai didampingi Kasubdit 1 Reskrimsus, AKBP Suyitno, Selasa (16/2).
Warga Teriak, Harga Gas 3 Kg di Banjarmasin Sudah ‘Mencekik’ Langka Pula
