apahabar, PARINGIN – Bupati Balangan terpilih, Abdul Hadi ingin reformasi birokrasi sejalan teta kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Focussed Group Discussion (FGD) terkait implementasi kebijakan lokal daerah terhadap percepatan reformasi birokrasi, Senin (22/2/2021).
Sebelumnya, acara yang digelar di Aula Griya Mayang Mauri, Komplek Garuda Maharam, dibuka oleh Plh Bupati Balangan, Akhriani.
Acara dihadiri para Asisten, Kepala SKPD dan para Kepala Bagian (Kabag) di Pemkab Balangan.
Akhriani mengatakan dalam Reformasi Birokrasi mencakup pembenahan struktural pada aspek birokrasi dan pembenahan kultural. Meliputi perubahan pola pikir aparatur maupun budaya kerja.
Selain itu juga reformasi birokrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan baik.
"Hal ini sejalan dengan tiga sasaran pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah,” ujarnya.
Terpisah, Kabag Humas, Pimpinan dan Keprotokolan, H Syaifuddin Tailah mengungkapkan apa yang disampaikan Bupati Balangan terpilih pada Pilkada 2020, yakni Abdul Hadi ingin reformasi birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi.
Antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik.
"Sesuai dengan vivi misi Abdul HAdi- Supiani (HAS) kemarin pada Pilkada 2020, HAS ingin menata kota membangun desa. Ini agar masyarakat Balangan yang ada di desa dapat merasakan kemajuan di desanya," katanya.
Sedangkan dalam efesiensi anggaran, HAS akan melakukan perampingan SKPD, pembatasan tenaga honor, penghematan biaya operasional kedinasan melalui selektif melakukan SPPD dan penggunaan mobil dinas.
Menyinggung soal peningkatan PAD, HAS akan memberdayakan ekonomi lokal, pemberdayaan tenaga kerja local dan ASN harus tinggal dan belanja di Balangan.
Sementara itu, HAS juga memastikan kebijakannya nanti, tidak untuk mengubah sistem lama. Akan tetapi menurutnya tujuannya agar putra daerah asli dapat bekerja dengan mudah.
“Jangan sampai orang luar Balangan dapat dengan mudah bekerja sedangkan anak Balangan asli kesulitan untuk bekerja di tanah kelahirannya,” ujarnya.
