bakabar.com, BANJARMASIN – Rencana pengadaan mobil dinas (mobdin) selama masa pandemi Covid-19 cukup disayangkan sejumlah pihak.
Terlebih, wali kota Banjarmasin yang selama ini menggaungkan refocusing anggaran ikut-ikutan mengusulkan mobdin baru.
Ya, dari penelusuran media ini, rupanya tak hanya unsur pimpinan DPRD Banjarmasin saja. Melainkan, wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin juga. Bukan mengganti, bahkan menambah jumlah mobil dinas.
Hal itu dibenarkan Kasubag Rumah Tangga dan Pengadaan Barang Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota (Setdakot) Banjarmasin, Lukman Hakim saat ditemui media ini.
"Hanya tahun ini, pengadaan mobil untuk kepala daerah," ujar Lukman Hakim, Senin (1/3).
Mobil-mobil baru itu akan menambah jumlah armada angkutan dinas terdahulu, yakni Toyota Fortuner.
Apabila ditambah satu unit, artinya kepala daerah dan wakilnya akan mempunyai dua mobil dinas.
Kedua armada difungsikan untuk menunjang aktivitas kedua kepala daerah itu. Namun, kata dia, satu mobil dinas akan didiamkan di rumah dinas.
"Mungkin satu itu untuk ibu atau sebagainya," ucapnya.
Lantas dari mana sumber dananya?
Lukman bilang biaya pengadaan mobil dinas akan dibebankan ke APBD tahun 2021.
Per unitnya mencapai Rp500 juta. Jumlahnya sama dengan pengadaan keempat unit pimpinan wakil rakyat.
“Sesuai Perpres Nomor 33 terkait pagu harga pengadaan mobil dinas maksimal harga Rp500 juta,” ujarnya.
Lukman sendiri mengaku tidak mengetahui jenis mobil apa yang akan dibeli.
"Belum tahu kita, nanti kita cek katalog. Biasanya kalau harga pemerintah turun pang," pungkasnya.
Tak hanya wali kota dan wakilnya, belakangan diketahui Dinas Pekerjaan dan Umum dan Penataan Umum (PUPR) juga mengusulkan mobil operasional. Usulan anggarannya Rp1,3 miliar.
Pengamat Kebijakan Publik Banjarmasin Muhammad Pazri meminta rencana pengadaan mobdin baru untuk ditunda.
“Saya meminta agar pengadaan mobdin tersebut segera ditunda atau ditiadakan. Ini mengingat masih banyak kebutuhan masyarakat secara luas yang lebih prioritas terlebih pemulihan pascabanjir,” ujar Pazri.
Menurutnya, sebagai anggota DPRD yang merupakan representasi wajah lembaga wakil rakyat justru tak elok untuk gagah-gagahan mobil.
“Itu sama menggunakan fasilitas negara yang dibiayai uang rakyat. Sepatutnya, tunjukan kinerja apa yang selama ini dilakukan di parlemen,” ujarnya.
Untuk wali kota Banjarmasin, dan wakilnya, menurut Pazri alangkah baiknya jika mereka memaksimalkan saja mobdin yang tersedia.
“Memprioritaskan penanganan pandemi Covid-19 dan penanganan bencana banjir penting beriringan, sehingga itulah tantangan sebenarnya pemimpin,” ujarnya.
