bakabar.com, BANJARBARU – Sepanjang tahun lalu, potensi kehilangan keuangan dari APBN dan APBD di Kalsel berhasil terselamatkan.
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan mengungkap nilainya mencapai Rp1,5 triliun.
"Total potensi efisiensi dan penyelamatan tahun 2021 Rp1,5 triliun," kata Kepala Perwakilan BPKP Kalsel, Rudy M Harahap, Selasa (1/3).
Sebagai contoh, lanjut dia, BPKP telah berkontribusi dalam pengawasan atas optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan evaluasi atas tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) Provinsi Kalsel. Nilai atas kontribusi tersebut mencapai Rp969 miliar.
Selain itu, lembaga auditor internal pemerintah itu juga berkontribusi dalam penghematan pengeluaran keuangan daerah.
Pengawasan yang dilakukan meliputi evaluasi perencanaan dan penganggaran APBD, evaluasi penggunaan Dana Transfer, evaluasi penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa, dan audit tujuan tertentu pengadaan Almatkes dengan potensi efisiensi Rp447 miliar.
Penyelamatan keuangan daerah, dari kegiatan audit investigatif, audit penghitungan kerugian keuangan negara, dan audit lainnya, senilai Rp11,79 M.
Efisiensi belanja pemerintah, dari kegiatan audit penyesuaian harga dan audit klaim, senilai Rp20,40 M.
Penyelamatan keuangan negara dari kegiatan audit penghitungan kerugian keuangan negara, reviu bantuan subsidi upah, reviu progres pembangunan fasilitas, reviu tunggakan honorarium, dan reviu pembayaran tunggakan kinerja guru dan pengawas pendidikan agama Islam, senilai Rp12 M.
Dan terakhir, optimalisasi penerimaan negara, dari pemeriksaan pemenuhan kewajiban penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor pertambangan, senilai Rp1 miliar.
