Rakhmadi mengatakan bahwa pemerintah daerah perlu mengantisipasi hal tersebut karena sektor pertambangan dan penggalian memiliki batas dan bisa habis.
“Kalau tidak kita antisipasi, maka akan terbengkalai dan berdampak pada PDRB Kabupaten Balangan juga,” ujarnya.
Terdapat beberapa solusi yang disampaikan dalam FKP ini, Rakhmadi menyampaikan bahwa hilirisasi merupakan salah satu solusi terkait hal tersebut.
“Hilirisasi terhadap sektor-sektor yang unggulan yang ada di Kabupaten Balangan, misalnya pertanian ataupun perkebunan,” ucapnya.
Sementara itu, Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Balangan, Ir Tuhalus menyampaikan bahwa FKP ini merupakan tahapan awal untuk menyinkronkan kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
“Apapun yang menjadi harapan pemerintah pusat, itu kita dukung meskipun ada lokalisasi yang kita prioritaskan, sehingga tidak ada bersinggungan antara pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Program kita akan bersinergi, baik untuk provinsi maupun pusat
Tuhalus berharap, dengan banyaknya pembahasan yang dilakukan melalui kegiatan ini dapat menyamakan persepsi dalam penyusunan RKPD Kabupaten Balangan tahun 2026.
