bakabar.com, BANJARMASIN - Rencana pembangunan gedung DPRD Kalimantan Selatan yang baru di kawasan Perkantoran Setdaprov di Cempaka, Banjarbaru, dipastikan berlangsung pada tahun depan.
Menyusul tersedianya lahan seluas tiga hektare di kawasan tersebut atau jauh lebih luas jika dibandingkan dengan lokasi saat ini di Banjarmasin.
Apalagi saat ini, ibu kota provinsi sudah resmi berpindah ke Kota Banjarbaru, sehingga semua instansi terkait mulai bertahap dipindahkan dari Banjarmasin.
Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian HK, berharap agar proses pembangunan berjalan lancar.
Terutama terkait dengan kepemilikan lahan yang harus jelas statusnya saat pembangunan dimulai.
"Kita berharap masyarakat tidak menghambat proses tersebut. Jangan nanti pas sudah dimulai pembangunan, diklaim tanah itu miliknya, tapi saat diminta suratnya tidak dapat menunjukkan. Ini kan menghambat jadinya," jelas Supian.
Meskipun diakuinya tidak ada masalah terkait lahan, tapi pihaknya tetap ingin mengambil langkah mengantisipasi.
Ia menjelaskan, pihaknya juga sudah menyusun rencana pembangunan dengan detil, baik dari anggaran, pola pembangunan hingga desain arsitektur yang mengusung budaya Banjar.
Menurutnya, pada anggaran perubahan tahun ini masih fokus pada perencanaan. Sedangkan pada tahun depan, pembangunan akan dimulai dengan target rampung pada tahun 2025.
"Untuk lahan kita ini tiga hektare sepertinya cukup. Tapi kalau bisa memang kami harapkan ditambah. Seperti Polda kan 10 hektare, Kejaksaan juga cukup luas," tuturnya.
Permintaan itu menurutnya sangat beralasan, mengingat aktivitas di lingkungan DPRD Provinsi cenderung padat apabila ada rapat lintas sektor.
Sehingga diperlukan lahan yang cukup luas untuk menampung tamu-tamu yang datang, maupun kendaraan yang digunakan.
Supian juga menyebut, anggaran untuk pembangunan Kantor DPRD Kalimantan Selatan yang baru mencapai Rp180 miliar dengan sistem tahun jamak.
