bakabar.com, BANJARMASIN - Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK berharap pokok pikiran (pokir) wakil rakyat menjadi bahan utama dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kalsel 2025.
Hal itu ia ungkapkan saat mengikuti acara Pembukaan Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka penyusunan dokumen RKPD Kalsel 2025, di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Rabu (21/2).
Dalam sambutan tertulis, Supian HK mengapresiasi kegiatan FKP yang digelar Pemprov Kalsel dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat serta perwakilan dari pemerintah kabupetan/kota se Kalsel.
Politisi Golkar ini berharap, usulan pokir dewan yang bersumber dari aspirasi masyarakat Kalsel hendaknya dijadikan bahan utama dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah.
Diharapkan, RKPD Tahun 2025 ini bisa direalisasikan dan menjadi panduan bagi Pemprov Kalsel dalam bekerja di tahun mendatang. Sehingga nantinya masyarakat dapat secara langsung merasakan kerja nyata dan kehadiran Pemerintah Provinsi Kalsel.
"Prioritas di Tahun 2025 nanti banyak di sektor pembangunan jalan, karena Kalimantan Selatan merupakan gerbang IKN. Termasuk pertanian, perikanan dan kelautan serta perkebunan guna persiapan kita sebagai penyangga pangan IKN," pungkasnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar menegaskan, sesuai arahan Ketua DPRD Kalsel, pihaknya telah melakukan evaluasi atas capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalsel. Sedangkan yang belum terealisasi nantinya akan dimasukan dalam RKPD Tahun 2025.
Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Hj Rachmah Norlias mengatakan, pada prinsipnya arah pembangunan lebih banyak menekankan pada pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam rangka menyongsong IKN.
Menurutnya, kalau dilihat arah pembangunan Kalsel ke depan, sepertinya program-program pembangunan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti sektor pertanian dan peternakan akan lebih diarahkan ke daerah Kabupaten Tabalong dan Banua Lima.
"Saya berharap pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten/kota harus bekerja sama dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat ini. Jadi tidak bisa juga kabupaten/kota bekerja sendiri kalau tidak didukung oleh pemerintah provinsi. Jadi harus bersinergi bersama dalam rangka menyongsong IKN," pinta politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Selain dihadiri oleh seluruh SKPD Pemprov Kalsel, Pemkab/kota se Kalsel dan komponen masyarakat Kalsel lainnya, FKP RKPD Tahun 2025 tersebut juga menghadirkan narasumber dari Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas RI.
