bakabar.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mewacanakan tarif baru kereta rel listrik (KRL) berdasar daya beli antara orang kaya dan miskin.
Belakangan wacana tersebut mendapat dukungan dari anggota Komisi V DPR Fraksi Gerindra, Sudewo. "Saya setuju. Tapi implementasinya harus benar-benar akurat," ujar Sadewo saat rapat dengar pendapat bersama Kemenhub di Gedung DPR RI, Rabu (18/1).
Baca Juga: Tarif KRL Batal Naik, Hanya Ada Kartu Buat si Kaya
Sadewo menilai pembeda harga KRL untuk orang kaya dan miskin implementasinya tak bisa hanya sekadar mengandalkan data institusi tertentu saja.
"Data institusi tidak bisa dijadikan pedoman, penyimpangan dari data itu bisa dibilang 70 persen," ujar Sadewo.
Namun nada berbeda datang dari anggota Komisi V DPR RI sekaligus Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKS Suryadi Jaya Purnama.
Baca Juga: Awal 2023 Tarif KRL Naik, Besarannya Belum Diketahui
Suryadi merasa tidak perlu lagi ada wacana kenaikan atau pembedaan tarif KRL. Sebab, sudah ada anggaran public service obligation (PSO) sebesar Rp3,3 triliun tahun ini.
"Tentu saja itu akan bisa mengendalikan tiket KRL" ujarnya.
Menanggapi wacana tersebut, Menhub Budi Karya Sumadi menegaskan bahwa kajian masih dilakukan. Terkait beberapa kebijakan soal angkutan massal. Dan termasuk membuat diskusi guna menampung aspirasi publik.
"Kita sudah dua kali bahas ini, dari semua evaluasi nanti kita akan diberikan rekomendasi," jelasnya.
