bakabar.com, BANJARBARU – Menyikapi penghapusan tenaga honorer mulai 2023, Pemprov Kalimantan Selatan sudah menyiapkan sejumlah langkah.
Aturan terbaru dari Kemenpan-RB tersebut terbilang cukup berisiko, mengingat Pemprov Kalsel memiliki sekitar 11.000 tenaga honorer yang tersebar di semua satuan kerja.
Makanya dalam rangka memenuhi ketentuan, Pemprov Kalsel akan lebih hati-hati dan bijaksana dalam melangkah.
“Terkait penghapusan tenaga honorer, seluruh satuan perangkat kerja harus cermat, teliti dan berhati-hati,” pesan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, Senin (6/6).
“Mesti dilakukan kajian dan pemetaan mendetail agar solusi yang diperoleh tetap sesuai koridor perundang-undangan,” imbuhnya.
Sementara Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Syamsir Rahman, mengakui peran honorer masih krusial.
Bahkan tenaga honorer dianggap bisa menutupi kekurangan PNS yang setiap tahun berkurang karena pensiun atau meninggal dunia.
Di sisi lain, kouta penambahan PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih belum sebanding dengan kekurangan.
“Banyak tenaga honorer yang bekerja di sektor pertanian, kesehatan dan pendidikan. Bahkan di salah satu unit kerja, sebagian besar diisi honorer,” tukas Syamsir Rahman.
Meski sudah terlanjur heboh, BKD meminta semua tenaga honorer tak khawatir, “Kami akan berupaya menambah kuota penangkatan PPPK,” jelas Syamsir Rahman.
