bakabar.com, BANJARBARU - Seusai apel pagi, Selasa (8/4), suasana di kawasan Kantor Gubernur Kalimantan Selatan tampak berbeda.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, mendadak melakukan sidak ke sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengecek langsung kondisi kerja pasca libur panjang Idulfitri 1446 Hijriah.
Suasana menjadi lebih serius ketika Syarifuddin meninjau BPKAD, Bapenda, Disdik, hingga Diskominfo.
Selama meninjau BPKAD, Syarifuddin sempat menandatangani berkas pengajian ASN yang tertunda dan memastikan pencairan bisa segera dilakukan.
"Alhamdulillah berkah sidak, kami bisa sekalian tanda tangan berkas pengajian ASN untuk April 2025," ungkapnya.
Namun tidak semua yang ditemui berjalan mulus. Di beberapa ruangan SKPD, Syarifuddin menemukan sejumlah meja-meja kosong dan pegawai yang belum kembali dari cuti.
"Berapa yang hadir? Sudah masuk kerja?" tanya Syarifuddin kepada salah seorang pegawai.
Sidak kemudian berlanjut ke Diskominfo. Isu teknis muncul, karena Syarifuddin menemukan laporan gangguan sistem absensi online berbasis sidik jari (fingerprint) di beberapa kantor.
"Saya jngin kedepan semua SKPD terhubung langsung ke pusat jaringan di Diskominfo agar gangguan bisa segera diatasi. Perlu dilakukan sosialisasi menyeluruh," paparnya.
Kunjungan tersebut bukan hanya menjadi ajang pengawasan, tapi juga momentum evaluasi dan pembenahan sistem birokrasi.
"Kami ingin birokrasi yang lincah dan responsif. Mulai dari kehadiran pegawai hingga sistem pendukung kerja yang andal," tandas Syarifuddin.
