bakabar.com, BANJARBARU - Pemerintah menarget bypass atau jalan pintas Banjarbaru ke Batulicin, Kalimantan Selatan kelar di 2024 mendatang.
Agar jalan benar-benar tersambung, pemerintah sedikitnya masih harus membangun empat jembatan panjang.
"Tahun ini, anggaran yang dikeluarkan sekitar Rp150 miliar," papar Kadis PUPR Kalsel, Ahmad Solhan, Minggu (2/4).
Pengerjaan jalan sejak 2019 tersebut baru teraspal sekitar 25 kilometer. Anggaran mencapai Rp150 miliar tahun ini bakal digunakan untuk memasang sejumlah box culvert atau beton serta pengaspalan lanjutan.
Baca Juga: Tol Banjarbaru-Batulicin Terus Digenjot, Tahun Ini Dinas PUPR Kalsel Anggarkan 40 Miliar
Solhan menarget jalan di tahun depan sudah tersambung alias tidak lagi terpisah oleh sungai. "Semoga anggaran di tahun depan tersedia agar target bisa tercapai," harapnya.
"Tahun ini, akan membangun enam box culvert pada beberapa titik," imbuhnya.
Baca Juga: Penampakan Jalan Bypass Banjarbaru-Batulicin, Bang Dhin: Harapan Bagi Masyarakat
Selain itu, pihaknya juga akan mengaspal sekitar 15 kilometer. Jika pengaspalan itu selesai, praktis hanya tersisa 60 kilometer jalan yang belum teraspal.
Sekilas mengenai Bypass
Mulai tahun depan, warga sedianya sudah bisa merasakan akses jalan pintas Banjarbaru-Batulicin. Lebih rinci, bypass ini menghubungkan Desa Awang Bangkal Timur dan Barat, Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Jalan Kodeco Km 58, Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu.
Pemerintah meyakini pembangunan bypass bakal membuka akses berbagai desa terisolir. Seperti Rantau Balai, Bunglai, Apuai, Tiwingan Baru, Rantau Bujur, Sungai Luar, dan lain-lain.
Baca Juga: Tinggal 1,1 Km, Jalan Bypass Mataram-Sungai Ulin Selesai
Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin melihat rampungnya bypass Banjarbaru-Batulicin merupakan harapan baru bagi masyarakat.
”Hajat baik ini harus kita sambut dan tunggu, tetapi saya juga menekankan agar dalam proses pelaksanaannya dapat diselesaikan dengan tepat waktu," jelasnya.
Laju pemulihan ekonomi nasional yang dalam tren positif pasca-pandemi Covid-19, menurutnya, harus diimbangin pemerintah daerah, salah satunya melalui akselerasi pembangunan.
"Ya, salah satunya dengan dorongan aksesbilitas masyarakat dalam penyediaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan," jelas politikus PDI-Perjuangan tersebut.
