bakabar.com, BANDUNG – Jajaran Sekretariat DPRD Kalsel kembali melaksanakan studi komparasi, kali ini ke DPRD Jawa Barat.
Di DPRD setempat, Sekretariat DPRD Kalsel menggali informasi pengelolaan dokumentasi.
Pertemuan yang berlangsung, Jumat (6/10) dihadiri langsung Sekretariat Dewan (Setwan) Muhammad Jaini.
Dalam lawatan ke Jabar, ia juga memboyong humas bersama Press Room DPRD Kalsel.
Studi komparasi tersebut diterima Kepala Bagian (Kabag) Persidangan dan Perundang-Undangan Iis Rostiasih, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Humas, Protokol dan Publikasi Sekretariat DPRD Jabar M Hafidz.
Muhammad Zaini mengaku senang atas sambutan hangat dan penuh dengan kekeluargaan dari Sekretariat DPRD Jawa Barat. Pihaknya berharap studi komparasi yang dilakukan hari ini bisa mempererat silaturahmi.
“Terimakasih sambutan hangat serta kekeluargaan. Studi komparasi yang kami lakukan terkait sharing informasi pengelolaan dokumentasi dan lainnya agar dapat dipelajari nantinya," katanya.
Jaini juga menyebutkan dari pembahasan tertarik dengan Program Adi Karya Parlemen di DPRD Provinsi Jawa Barat.
"Dari hasil sharing itu tentu ada program yang nanti kita pelajari yang kemungkinan apakah bisa diterapkan di DPRD Provinsi Kalsel,” ucapnya.
Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Jabar, Iis Rostiasih mengungkapkan adanya program Adi Karya Parlemen, salah satu program untuk pencitraan anggota dewan, dari program tersebut juga difasilitasi alokasi anggaran Rp 5 juta per anggota dewan.
"Karena program itu untuk pencitraan, maka anggota DPRD Provinsi Jabar sendiri yang nantinya menentukan media mana untuk melakukan pencitraan melalui penyebarluasan kegiatan wakil rakyat," katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Iis menyebut ada sebanyak 120 anggota DPRD Jawa Barat yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Jawa Barat.
Kemudian dibahas pula soal bagaimana hubungan Sekretariat DPRD Jawa Barat, dalam hal ini bagian Humas dengan rekan-rekan media atau media relation, termasuk terkait kerjasama media.
"Memang (selama pertemuan) ada beberapa hal yang bisa dilakukan di Kalsel, tapi tidak bisa dilakukan di Jawa Barat begitu sebaliknya," pungkasnya.
