bakabar.com, BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru kembali menunjukkan komitmen dalam pencegahan korupsi melalui Rapat Koordinasi (rakor) dan Pemantauan Program yang digelar di Aula Gawi Sabarataan, Kamis (30/5).
Rakor menghadirkan narasumber dari Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, yakni Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Madya, Yuli Kamalia.
Seperti diketahui, Pemkot Banjarbaru mendapat penghargaan dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2023 lalu.
Hal itu membawa Ibu Kota Kalsel menduduki peringkat pertama dengan kenaikan yang sangat signifikan se-Kalimantan Selatan dengan nilai capaian 90,94 yang termasuk kategori hijau.
Didalam MCP yang dinilai yakni perbaikan sistem dengan dua survei, yaitu survei penilaian integritas dan survei indeks persepsi anti korupsi.
Wali Kota Banjarbaru, HM Aditya Mufti Ariffin usai membuka rakor menyampaikan, dengan adanya monitoring, pendampingan dan pengawasan dari KPK RI tentunya sangat membantu dalam menjalankan Pemerintahan yang bersih di Kota Banjarbaru.
“Tentunya harapan kami pemerintahan yang bersih, terkelola dengan baik agar bisa menekan korupsi di Kota Banjarbaru yang dimana ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat. Dan kita sangat bersyukur mendapat nilai tertinggi untuk Kota atas penghargaan dari KPK,” paparnya.
Wali Kota Aditya juga bilang, capaian ini harus terus dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi agar Banjarbaru terbebas dari yang namanya korupsi.
Ada beberapa sektor yang menjadi perhatian oleh KPK, yakni tata kelola ASN. Di atensi agar jangan sampai ditemukan adanya jual beli jabatan dan tata kelola perizinan.
“Namun sudah kami sampaikan bahwa Banjarbaru sekarang untuk perizinan bisa online dengan hadirnya MPP Digital yang bisa diawasi langsung oleh KPK,” lanjut Aditya.
“Serta tata kelola barang dan jasa, yang dimana kita menekankan untuk bisa menggunakan e-katalog,” sambungnya.
Penghargaan atas peningkatan nilai MCP tertinggi di Kalimantan Selatan menunjukkan keseriusan dan kerja keras Pemerintah Kota Banjarbaru dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance.
Rapat koordinasi dan pemantauan program pencegahan korupsi di Pemerintah Kota Banjarbaru ini menegaskan komitmen kuat untuk menjaga integritas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat di Ibu Kota Kalsel.
