bakabar.com, BATULICIN - DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani, didampingi Wakil Ketua I, Said Ismail Khollil Alydrus, dihadiri Sekretaris Daerah, H Ambo Sakka, mewakili Bupati Zairullah Azhar, Selasa (4/7).
Dalam paripurna pengambilan keputusan, kelima fraksi DPRD Tanah Bumbu yakni Fraksi PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, dan Amanat Nasional Demokrat menerima dan menyetujui LPj APBD Tahun 2022 dijadikan sebuah peraturan daerah.
Atas nama pemerintah daerah, Sekda Tanah Bumbu, H Ambo Sakka, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota dewan.
"Terkhusus kepada unsur-unsur pimpinan fraksi dalam memberikan tanggapan, saran, dan masukan terhadap LPJ APBD Tahun Anggaran 2022," ucap Sekda mewakili Bupati.
Baca Juga: Sabet Terbaik 1 Lomba Kelurahan Tingkat Kalsel, Guntung Manggis Bidik Juara Regional
Baca Juga: Oknum Honorer di Kelurahan Murung Raya Banjarmasin Diduga Sikat Insentif Ketua RT
Terhadap beberapa catatan-catatan strategis yang disampaikan, Sekda menuturkan pihaknya melalui rekomendasi tersebut, pada prinsipnya menerima dan menjadikannya sebagai masukan, serta rujukan dan referensi yang berharga untuk pelaksanaan APBD di masa yang akan datang.
"Harapan kami melalui laporan pertanggungjawaban ini, kami akan tetap terus melakukan perbaikan ke depan, baik dalam pelaksanaan tata kelola keuangan daerah, maupun pada pelaksanaan dan pelaporan keuangan di masa-masa yang akan datang," tutur Sekda.
Sementara itu, terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, sekarang dan yang akan datang, pihak eksekutif juga senantiasa berorientasi pada efesiensi dan efektifitas terhadap pengelolaan keuangan daerah, serta melakukan upaya maksimal dengan mengutamakan optimalisasi pada azas manfaat.
"Sehingga dengan demikian, diharapkan dapat memberikan progres yang signifikan terhadap percepatan dan keberhasilan pembangunan daerah, sekaligus mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh masyarakat Bumi Bersujud," tukasnya.
