bakabar.com, BANJARMASIN – Tak hanya bahas finalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022, Dewan juga ingatkan Pemprov soal ambang waktu yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) soal modal Inti Rp3 Triliun untuk Bank Kalsel.
Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel, Imam Suparstowo mengatakan, Bank Kalsel bisa jadi Bank Perkreditan Rakyat kalau modal itu tak ditambah pemilik saham. Artinya, karena statusnya, Bank Kalsel tak lagi jadi kepercayaan pemerintah untuk transfer dana pusat.
Hal itu pastinya akan merugikan, Bank Kalsel adalah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang juga besar menambah APBD per tahun.
“Karena risiko yang cukup tinggi jika modal intinya tak dipenuhi hingga Desember 2024,” kata Imam disela rapat finalisasi APBD di Aula H M Ismail Abdullah, Sekretariat DPRD Kalsel, Senin (22/11) siang.
Sebelumnya, Direksi Bank Kalsel pernah ngadu hal itu ke DPRD Kalsel. Di ruang rapat sama, Bank Kalsel dan OJK telah membahas skenario yang bakal dilakukan untuk modal inti.
Merek berencana memutar keuntungan para pemilik modal, dijadikan asupan modal inti ke depan.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, Roy Rizali Anwar mengingatkan pihaknya, sebagai pemilik saham terbanyak, setuju dengan usulan tersebut.
Menurutnya upaya itu bakal meningkat modal inti yang nantinya akan memperkuat Keuangan Bank Kalsel.
"Jadi kalau modal inti minimum tidak ditingkatkan, maka status Bank Kalsel akan berubah menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)," jelasnya
Sebelumnya, Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel juga menganjurkan supaya Bank Kalsel ikut meningkat kinerja untuk penambahan modal tersebut.
Menurutnya, jika kinerja meningkat otomatis Pendapatan akan ikut menikmati secara langsung akan mempengaruhi penyertaan modal inti Bank.
“Kinerjanya juga ditingkatkan,” kata Agus Dianoor.
