bakabar.com, MARABAHAN - Sudah difasilitasi dengan baik, sejumlah website Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup Pemkab Barito Kuala (Batola) justru masih kolaps.
Berdasarkan catatan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Batola selaku pengelola main domain, terdapat 32 SKPD yang dipercaya mengelola sub domain.
Namun demikian, hanya 9 sub domain yang terbilang aktif menyajikan sejumlah konten, baik berupa berita kegiatan maupun pengumuman.
Mulai dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A).
Kemudian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Diskominfo, Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak), Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP).
Sementara 18 SKPD masih angin-anginan, tetapi terbilang lebih baik dibanding 5 SKPD lain yang terpantau tidak pernah menghidupkan website masing-masing.
Situasi itu disikapi Diskominfo Batola dengan menggelar bimbingan teknis jurnalistik dan pengelolaan website di Aula Mufakat, Marabahan, Senin (27/5).
"Semestinya SKPD menyadari arti penting melaksanakan keterbukaan informasi publik," tegas Kepala Diskominfo Batola, Hery Sasmita, ketika membuka bimbingan teknis tersebut.
"Terlebih keterbukaan informasi publik telah diamanatkan dalam Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008," tambahnya.
Oleh karena diatur dalam perundang-undangan, hak atas informasi diakui berperan penting dalam penyelenggaraan negara.
"Semakin terbuka untuk diawasi publik, berarti penyelenggaraan negara makin dapat dipertanggungjawabkan," beber Hery.
Diikuti puluhan admin website SKPD, bimbingan teknis jurnalistik dipandu Bastian Alkaf. Redaktur media online bakabar.com ini di antaranya menyampaikan tips penulisan judul, lead dan isi berita.
Sementara Noor Rahmat Effendy didapuk sebagai pemberi materi panduan teknis mengoperasikan website.
Berlangsung selama kurang lebih lima jam, bimbingan teknis diakhiri dengan sesi tanya jawab, sehingga peserta dapat langsung berkonsultasi dengan para narasumber.
"Selanjutnya kami berharap kualitas pengelolaan informasi dan layanan publik melalui website maupun media sosial SKPD terus ditingkatkan, sehingga masyarakat dengan mudah memperoleh informasi akurat dan terpercaya," tutup Hery.
