bakabar.com, MARABAHAN - Dua hari sebelum pergantian tahun, Rabu (30/12), sejumlah pejabat eselon II dalam lingkup Pemkab Barito Kuala berubah.
Perubahan itu lebih banyak disebabkan purna tugas. Salah satunya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).
Setelah Dahlan sebagai pejabat kepala DPMD menyelesaikan masa bakti, posisi tersebut selanjutnya dipercayakan kepada Moch Aziz yang sebelumnya Kabag Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Batola.
Demikian pula Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan (Bapegdiklat). Posisi kepala yang ditinggalkan Hardian Noor, ditempati H Mawarni.
Sedangkan kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip yang cukup lama kosong dan setahun dijabat pelaksana teknis, akhirnya ditempati Siti Aminah sebagai pejabat definitif.
Kemudian H Wahyudie yang sebelumnya menjadi Kabag Hukum Setda Batola, menduduki jabatan baru sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan.
Dalam lingkup kecamatan, Akhmad Husaini juga ditetapkan menjadi pejabat definitif Camat Mandastana, setelah setahun menjalani pelaksana teknis.
Sementara Kecamatan Jejangkit memiliki camat baru. Mukti Wahono menggantikan M Mujiburrahman yang menduduki jabatan baru sebagai Inspektur Pembantu V di Inspektorat Batola.
Total 170 peserta mengikuti pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan yang dipimpin Bupati Batola, Hj Noormiliyani AS, di Gedung Serba Guna Marabahan.
Mereka terdiri dari 11 orang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) eselon II, 43 orang eselon III, 111 eselon IV, 2 kepala PKM dan 3 orang Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD).
Meski diwarnai beberapa wajah baru, sejumlah pejabat lama juga menjalani pelantikan untuk menyesuaikan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru.
Salah satunya Bagian Humas Protokol yang berubah menjadi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sesuai SOTK baru.
“Saya berharap kepada pejabat baru maupun lama agar dapat berkomunikasi dengan bijak kepada bawahan, sehingga bisa melahirkan terobosan baru dalam pelayanan publik,” pesan Noormiliyani.
“Salah satunya adalah tertib data. Jangan sampai terjadi lagi masyarakat miskin tidak terdata dan akhirnya terlewat dari bantuan. Apalagi Batola segera menghadapi tahun pelayanan publik,” tegasnya.
