bakabar.com, MARTAPURA - Pemkab Banjar bakal meluncurkan gerakan Intervensi Pencegahan Stunting secara serentak mulai 10 Juni 2024. Ini menjadi upaya menurunkan prevalensi stunting di Bumi Barakat.
Program itu pun dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) sekaligus Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al-Habsyie, di Aula Barakat lantai 2, Martapura, Senin (3/6).
Berhadir Kepala Dinsos P3AP2KB Dian Marliana, Kepala Bappedalitbang Nashrullah Shadiq, sejumlah kepala SKPD, Kepala Kemenag, camat, lurah, kepala puskesmas, koordinator penyuluh KB, ketua Apdesi, tenaga ahli program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta sejumlah undangan.
Habib Idrus menyampaikan, pencegahan stunting sangat penting dilakukan melalui intervensi spesifik, sensitif, dan kolaboratif. Hal ini didasari atas arahan Wakil Presiden RI tentang pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting menjadi gerakan bersama berkelanjutan.
Tujuannya, memastikan cakupan layanan pengukuran lebih luas, deteksi dini masalah gizi, dan kesehatan serta intervensi yang tepat sasaran.
“Oleh karena itu, dalam pelaksanaan intervensi serentak pencegahan stunting diperlukan kerja sama dan kolaborasi semua unsur termasuk masyarakat untuk menanggulangi masalah ini secara efektif,” ajaknya.
Habib Idrus juga menekankan agar semua pihak dapat merumuskan rencana aksi bersama yang bisa dilakukan baik dari intervensi sensitif, spesifik, dan kolaboratif.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Banjar, Yasna Khairina, mengungkapkan rencana intervensi serentak pencegahan stunting diluncurkan 10 Juni 2024 mendatang di salah satu posyandu di Kecamatan Kertak Hanyar.
“Intervensi yang dilakukan nantinya adalah melakukan pengukuran dan penimbangan balita mencapai 100 persen. Diharapkan melalui intervensi serentak kali ini bisa mendapatkan pengukuran tersebut di semua sasaran,” tambahnya.
Yasna menuturkan, berdasarkan data sebanyak 573 posyandu sudah memiliki antropometri (alat ukur) untuk memantau berat badan, panjang badan, dan status gizi balita. Namun ada 11 posyandu tambahan yang memang masih belum punya.
“Solusinya nanti dari posyandu yang berdekatan bisa meminjamkan atau puskesmas di desanya bisa meminjamkan antropometri cadangan,” tutupnya.
