bakabar.com, BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan (DPRD Kalsel) menggelar Rapat Paripura dengan agenda Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran (TA) 2019, Selasa (19/5)
Rekomendasi tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin.
DPRD memberikan sejumlah apresiasi terhadap capaian Pemprov Kalsel di sektor perekonomian dan keuangan.
Di antaranya, DPRD memberikan apresiasi, Kalsel mengalami peningkatan produksi tanaman pangan khususnya padi dan jagung yang sangat signifikan, pada 2019 kemarin.
Padi meningkat dari 2018 sebesar 2.313.574 ton menjadi 2.452.367 ton atau sebesar 138.793 ton.
Jagung meningkat dari 2018 sebesar 198.378 ton menjadi 285.578 atau 87.200 ton.
“Dengan peningkatan tersebut, tentunya dapat mendorong Kalsel menjadi mandiri secara pangan,” ucap Syaripuddin.
Kemudian, di sektor koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), DPRD Kalsel merekomendasikan data berbasis integrated dengan penanganan UMKM di bawah kendali SKPD satu atap.
“Dengan tujuan agar dalam pelaksanaannya tidak tumpang tindih,” tegas Bang Dhin.
Selanjutnya, di sektor Pariwisata, DPRD Kalsel mengapresiasi beroperasinya Bandar Udara Syamsudin Noor.
Tentu ini merupakan kesempatan untuk menggiatkan roda perekonomian Kalsel.
“Untuk itu DPRD mengharapkan adanya sebuah blue print pengembangan pariwisata yang bersifat terpadu,” jelas politikus PDIP itu.
Lalu di sektor perdagangan dan industri, mereka mendorong terobosan regulasi untuk mempermudah masuknya investor.
Salah satunya mendorong pembentukan Regional Investor Relation Unit (RIRU) dengan sinergi provinsi dan kabupaten atau kota.
“Bertujuan untuk membangun kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus,” cetusnya.
Meskipun memperoleh berbagai apresiasi capaian, DPRD juga memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah daerah di sektor ekonomi sebagai berikut:
1. Pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Kalsel.
2. Meningkatkan kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Kalsel.
3. Anggaran sektor ekonomi untuk 13 SKPD harus ditingkatkan, selama ini tidak lebih dari 6%.
4. Mendorong pembangunan fasilitas penunjang untuk mendukung peran kalsel sebagai gerbang IKN.
5. Meningkatkan kualitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar memperkecil ketergantungan pada dana perimbangan.
6. Badan Usaha Milik Daerah harus memiliki manajemen pengelolaan perusahaan yang standar dengan kemampuan membuat laporan keuangan yang handal.
7. Capaian Kinerja BUMD bukan hanya tampak di atas kertas, tapi juga harus bisa berdampak langsung ke masyarakat secara langsung.
8. UMKM di Kalsel cukup dikelola satu SKPD.
9. Pemerintah provinsi harus memiliki data valid dan terpadu terkait pengembangan UMKM, agar bisa bekerja dengan efektif dan efisien.
10. Pemerintah harus memberikan pendampingan dan stimulus, agar semua dana yang keluar bisa berdampak positif, bisa scale up dan memiliki kemampuan literasi keuangan yang memadai.
11. Segera bersinergi dengan Kabupaten/Kota untuk membangun Kawasan Industri (KI) dan kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kalsel.
12. Setelah wabah berakhir, sektor pariwisata harus digenjot lagi, dengan memaksimalkan promosi, mengingat kita sudah memiliki bandara internasional.
13. Mendorong sektor Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital, dengan adanya new normal life, maka kebutuhan akan Elektronic Trading Platform, Elektronifikasi Transportasi, Onboarding UMKM menjadi sebuah keniscayaan yang harus bisa terjawab di Kalimantan Selatan.
14. Mencoba memaksimalkan potensi ekonomi syariah di Kalimantan Selatan, dengan melihat sektor makanan halal, busana religi, maupun pada sektor wisata religi.
15. Memaksimalkan promosi investasi, membuka akses informasi terkait komoditas-komoditas unggulan kalimantan selatan.
16. Segera membangun agroindustri yang produktif, misalnya dengan melihat potensi kebun sawit untuk membuat berbagai produk turunan bernilai tinggi, misalnya industri pengolahan CPO menjadi biodiesel.
Reporter: Muhammad Robby
Editor: Fariz Fadhillah
