bakabar.com, BANJARMASIN – Setelah Gubernur usul Rancangan Peraturan (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022, kini giliran Fraksi-fraksi DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang memberikan masukan atas usulan itu.
Salah satu Fraksi yang memberi catatan untuk Raperda itu ialah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kalsel.
Lewat juru bicaraanya, Rosehan Noor Bahri, Fraksi PDIP DPRD Kalsel minta pemerintah fokus perhatikan pemulihan ekonomi banua.
“Belanja daerah lebih difokuskan kepada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dalam mempercepat pemulihan pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Wagub Kalsel periode 2005-2010 ini.
Selain fokus pada pemulihan ekonomi usai gempuran pandemi, Fraksi PDIP juga minta tahun depan Pemprov juga fokus di bidang kesehatan khususnya insentif Tenaga Kesehatan (Nakes)
Partai besutan Megawati ini minta tak ada lagi penundaan insentif Nakes seperti sebelumnya terjadi di sejumlah kabupaten dan kota di Kalsel.
Pihaknya menilai, Nakes punya tugas dan beban yang amat penting menghalau penyebaran Covid-19. Makanya pemerintah harus memberikan apresiasi yang tinggi setidaknya insentif yang tak ditunda.
“Fraksi PDIP juga memandang perlu adanya regulasi dan pemberian punishment kepada SKPD yang tidak optimal dalam kinerjanya,” sambung Rosehan.
Rosehan berujar perlu adanya pemotongan anggaran bagi SKPD yang berpotensi menyumbang silpa.
“Sehingga diharapkan seluruh SKPD dapat melaksanakan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan dan akuntabel untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik,” ucapnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyarankan kepada SKPD agar memberikan anggaran pada program dan kegiatan untuk acara perlombaan atau kejuaraan yang mewakili atau membawa nama Kalsel di level nasional.
Terakhir, Fraksi PDIP menganggap perlu dialokasikannya bagi petani, serta perbaikan jalan usaha tani dalam upaya mewujudkan swasembada pangan di Kalsel.
