bakabar.com, BANJARMASIN – Ketua DPRD Kalsel, Supian HK merespons langsung rencana demonstrasi susulan #SaveKPK, Kamis esok (1/7).
Dikonfirmasi media ini mengenai demo jilid III, Supian HK lantas mengirimkan secarik surat elektronik berisi dua lembar dokumen. Sejumlah opsi coba ditawarkan politikus Golkar itu ke Mahasiswa.
Supian HK, mengutip isi surat, mengatakan sejatinya DPRD Kalsel dalam waktu kurang dari 1×24 jam telah menyampaikan tuntutan yang diajukan para mahasiswa pada aksi 21 Juni kepada Presiden Joko Widodo melalui Sekretariat Negara RI.
“Selanjutnya, apabila terdapat tuntutan lainnya yang harus kami sampaikan kepada Presiden Jokowi, maka DRPD Kalsel bersedia untuk memfasilitasi penyampaian tuntutan tersebut,” ujar Supian HK, Rabu (30/6).
Namun lantaran pandemi Covid-19, Supian HK mengatakan pihaknya belum bisa menemui BEM se-Kalsel dalam bentuk unjuk rasa nanti.
Karenanya, kata Supian, pihaknya akan mengundang koordinator forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel untuk beraudiensi pada esok (30/6) pukul 13.30 di aula H Ismail Abdullah, lantai 4, Gedung B DPRD Kalsel. Audiensi mengenai permasalahan KPK RI kepada Presiden Jokowi, dan dugaan-dugaan upaya pelemahan KPK.
“Kami mengundang perwakilan forum BEM se-Kalsel sebanyak lima orang untuk melakukan audiensi bersama Komisi I DPRD Kalsel yang membidangi hukum dan pemerintahan dengan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19,” ujarnya.
UPDATE! Tunggu Supian HK, Massa #SaveKPK di Banjarmasin Ngotot Bertahan
Diwartakan sebelumnya, gelombang perlawanan terhadap upaya pelemahan lembaga antirasuah bakal kembali bergaung di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM se-Kalsel akan kembali menggelar aksi #SaveKPK, Kamis esok (30/6).
Aksi jilid III tersebut masih akan berpusat ke Gedung DPRD Kalsel. Kendati pada dua aksi sebelumnya, Senin (21/06) dan Kamis (24/06) lalu demonstran selalu tertahan di ruas Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin.
Adapun aksi kali ini juga buntut dari tak hadirnya Ketua DPRD Kalsel Supian HK di tengah massa aksi.
Koordinator Wilayah BEM se-Kalsel, Ahmad Rinaldi berkata pihaknya tetap menuntut DPRD segera mengeluarkan pernyataan sikap, soal pelemahan lembaga antirasuah yang ditujukan langsung ke Presiden Joko Widodo.
"Bukan hanya di mulut saja bilang sepakat-sepakat, apalagi cuman ke media," singgung Ahmad Rinaldi dihubungi bakabar.com, Rabu (30/6).
Sekali lagi, mereka menuntut Supian HK menemui massa aksi esok. Mengingat, pada dua aksi sebelumnya politikus Golkar itu selalu absen.
Sebagai pengingat, buntut absennya Supian HK dalam aksi #SaveKPK jilid II berujung bentrokan antar-pengunjuk rasa dengan aparat yang berjaga. Catatan bakabar.com, 7 mahasiswa, dan 4 polisi terpaksa dirawat medis.
"Tentunya kita akan memobilisasi massa sebanyak-banyaknya, sangat mungkin massa lebih banyak dari sebelumnya," pungkasnya.
Sebelumnya, demonstran meminta DPRD Kalsel membuat surat tuntutan dan desakan yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.
Isinya, DPRD Kalsel menuntut dan mendesak Presiden Jokowi untuk angkat suara perihal tuntutan mahasiswa sebelumnya. Ini juga wajib dengan bukti dokumentasi video dan rilis tertulis.
Kemudian isi surat tuntutan, DPRD Kalsel menuntut dan mendesak Presiden Jokowi untuk menerima dan menyetujui tuntutan mahasiswa di Banua seperti yang terlampir pada tuntutan sebelumnya.
Untuk diketahui, demonstrasi #SaveKPK jilid II di Banjarmasin yang mulanya berjalan damai tiba-tiba berlangsung ricuh.
Sejumlah mahasiswa dan polisi terlibat saling dorong saat massa aksi mulai mendekati Gedung DPRD Kalsel di Jalan Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin, Kamis (24/6).
Sepatu hingga botol beterbangan. Selain menembakkan water cenon untuk memecah konsentrasi massa, sejumlah pentungan juga dilayangkan petugas yang kalah jumlah ke arah pedemo.
