bakabar.com, BANJARMASIN – Kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) benar-benar menjadi atensi pemerintahan pusat. Bahkan, Tim Asistensi dan Supervisi Tahap I Penanganan Karhutla dikabarkan akan datang ke Kalsel.
Menanggapi hal tersebut, Polisi Daerah (Polda) Kalsel pun langsung menggelar rapat kesiapan kedatangan tim tersebut, bertempat di Ruang Monitoring Center Mapolda Kalsel, Senin (12/8).
Rapat dipimpin langsung oleh Karo Ops Polda Kalsel Kombes Pol Isdiyono. Ia mengatakan, kedatangan tim tersebut guna memonitor sinergitas TNI-Polri dan pemerintah daerah di enam provinsi siaga darurat Karhutla.
Di antaranya Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Lanjut dia bahwa progres dari rapat tersebut agar Satgas Penanganan Karhutla yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD dan instansi terkait lainnya dapat lebih terorganisir serta lebih cepat dalam penanganan kejadian Karhutla dengan saling berkoordinasi.
"Walaupun sebenarnya secara tidak disadari bahwa dalam beberapa penanganan kebakaran lahan telah ditangani secara bersama-sama," kata dia.
Seperti diketahui bersama, Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Kalimantan Selatan (Kalsel) memberikan atensi lebih terhadap masifnya kasus kebakaran hutan dan lahan di Banua. Khususnya pada musim kemarau panjang sekarang ini.
“Antisipasi dan penanganan Karhutla di Kalsel dan daerah lainnya merupakan tanggung jawab bersama,” ucap Kapolda Kalsel, Irjen Pol Yazid Fanani di sela memimpin Apel Pagi Personil di Lapangan Mapolda Kalsel, Senin (12/8).
Menurutnya, kebakaran lahan yang terjadi sangat berdampak terhadap kehidupan manusia. Terutama terhadap anak-anak dan hilangnya keragaman hayati.
Bukan hanya itu, juga terganggunya aktivitas ekonomi karena terjadinya pembatalan penerbangan, baik internasional maupun domestik. Fenomena itu terjadi hampir di sebagian pulau besar Indonesia khususnya Sumatera, Jawa dan Kalimantan.
“Kita mengetahui bahwa Kalsel memiliki kondisi geografis yang sangat luas. Terimakasih pula lahan perkebunan dan pertanian. Ditambah adanya hamparan lahan gambut, sehingga menjadi tanggung jawab semua pihak untuk saling mengingatkan agar kembali siaga dan tanggap terhadap kemungkinan terjadinya karhutla. Salah satunya tidak membakar lahan,” katanya.
Menurut Jenderal bintang dua tersebut, TNI-Polri telah melakukan langkah-langkah konkret dalam melakukan penanggulangan Karhutla. Dengan mengedepankan personil-personil Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta Kades atau Lurah sebagai kekuatan tiga pilar yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
“Ketiganya diberdayakan secara intensif untuk membangun pemahaman dan kesadaran masyarakat akan bahaya serta dampak Karhutla,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Kapolda menerangkan bahwa saat ini Kalsel dihadapkan kepada dinamika tantangan yang berulang. Menurutnya, jangan dianggap sebagai rutinitas, melainkan dijadikan tantangan baru dalam pelaksanaan tugas.
"Selain berita Hoax yang masih sering terjadi, penanggulangan Karhutla harus menjadi perhatian kita bersama. Upaya pencegahan, penanggulangan dan penegakan hukum harus terus di tegakkan. Semua itu merupakan esensi penting yang harus kita hadapi bersama stakeholder lainnya, sehingga kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi lagi di wilayah kita," tandasnya.
Sebelumnya, dalam kurun waktu 01 Januari hingga 08 Agustus 2019, kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Selatan (Kalsel) mencapai 318 kasus dengan jumlah kawasan terbakar mencapai 705,28 hektar.
“Kasus kebakaran hutan dan lahan ini merata di seluruh wilayah di Kalsel,” ucap Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel, Wahyuddin kepada bakabar.com, Sabtu (10/8) pagi.
Di Kalsel, kata dia, jumlah kebakaran hutan lebih minim dibandingkan kebakaran lahan. Berdasarkan data BPBD Kalsel, jumlah kebakaran hutan hanya mencapai 2,25 hektar.
Yakni terjadi di dua wilayah, di antaranya Kabupaten Banjar sebanyak 1 hektar dan Barito Kuala 1,25 hektar.
“Di wilayah lainnya tak ada hutan yang terbakar,” tegasnya.
Sementara itu, untuk kebakaran lahan jauh sangat signifikan, yakni mencapai 316 kasus dengan luas lahan terbakar sekitar 703,03 hektar.
Angka tersebut terbagi di seluruh wilayah di Kalsel. Kecuali Hulu Sungai Utara (HSU). Di antaranya, Banjarmasin sebanyak 2 kasus dengan luas lahan terbakar 0,45 hektar.
Banjarbaru 66 kasus dengan luas lahan terbakar 91,88 hektar. Banjar 26 kasus dengan luas lahan terbakar 68,59 hektar.
Barito Kuala 4 kasus dengan luas lahan terbakar 2,2 hektar. Tapin 25 kasus dengan luas lahan terbakar 117,5 hektar. Hulu Sungai Selatan (HSS) 24 kasus dengan lahan terbakar 44,34 hektar. Hulu Sungai Tengah (HST) 11 kasus dengan luas lahan 35 hektar.
Balangan 20 kasus dengan luas lahan 66,41 hektar. Tabalong 14 kasus dengan luas lahan 28,78 hektar. Tanah Laut 97 kasus dengan luas lahan 148,38 hektar.
Tanah Bumbu 13 kasus dengan luas lahan 64 hektar. Terakhir, Kotabaru 14 kasus dengan luas lahan 35,5 hektar.
“Sehingga jumlah keseluruhan 316 kasus dengan luas lahan terbakar mencapai 703,03 hektar,” bebernya.
Kendati demikian, pihaknya tetap siaga melakukan pencegahan dan pemadaman. Bahkan, saat ini telah disebar seluruh personel gabungan di seratus titik pada 12 Kabupaten di Kalsel.
“Ya kita tetap siaga. Saat ini personil gabungan di seratus titik pada 12 kabupaten sudah bergerak untuk melakukan pencegahan dan pemadaman,” pungkasnya.
Baca Juga: Di Hadapan Bupati Banjar, Menpar RI Berani Bertaruh Jika Penghijauan Digalakkan
Baca Juga: Menghidupkan Pulau Bakut, BKSDA Ajak Generasi Milenial
Baca Juga: Paman Birin Minta Kenalkan Kalimantan Melalui Touring Kemerdekaan Jelajah Negeri Serumpun
Reporter: Muhammad Robby
Editor: Syarif
