bakabar.com, BANJARMASIN – Ternyata setiap jenjang pendidikan yang dilewati tidak mempengaruhi keberlangsungan capaian hidup seseorang.
Contohnya, Habib Faturrachman Bahasyim, warga Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pria kelahiran 1972 ini mampu menciptakan sebuah alat bernama Smart Checker.
Tercatat dia tidak pernah menamatkan satu gelar pun di perguruan tinggi. Ia hanya pernah mengemban pendidikan di Surabaya, Jawa Timur. Itupun tidak diteruskan hingga lulus.
Smart Checker adalah sebuah alat yang mampu memaksimalkan fungsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang notabenenya dimiliki setiap warga negara.
Habib Fathurrachman menyebut alat yang diciptakannya tersebut bisa mendeteksi siapa saja yang sudah atau belum menjalani vaksinasi.
“Jadi tidak perlu lagi harus mencetak kartu vaksin. Cukup e-KTP yang kita miliki ini saja cukup,” ujarnya.
Habib Fathurrachman memaparkan bahwa kinerja dari alat pengecekan yang ia ciptakan tersebut terkoneksi ke database yang isinya sudah terdapat data seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta nama dari pemilik e-KTP dengan jaringan internet.
Alat tersebut akan membaca data yang ada dalam chip e-KTP dan mengirimnya ke database. Kalau terdeteksi, lampunya berubah jadi hijau. Kalau tidak, warna lampunya jadi merah.
“Kita tekankan yang di terkonek ke alat ini masih database pribadi. Sebagai contoh di database saya masukkan data dari tiga e-KTP yang sudah divaksin. Jadi kalau e-KTP lain yang tidak masuk di sana [database] di scan, maka direspon dengan tulisan tidak dikenal atau belum divaksin,” ucapnya.
Fathurrachman pun menjelaskan bahwa ide awal dari terciptanya teknologi Smart Checker tersebut adalah rasa prihatin dengan pandemi Covid-19 yang tak kunjung berakhir.
Ditambah adanya syarat bukti vaksinasi atau kartu vaksin yang harus ditunjukkan jika ingin beraktivitas.
Salah satunya ketika ingin masuk ke suatu daerah yang menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level IV seperti Kota Banjarmasin.
Menurutnya, sekarang, masih banyak prosedur yang mengharuskan adanya fotokopi e-KTP untuk mengurus berbagai hal.
“Padahal, e-KTP yang diberikan pemerintah ke kita ini sudah sangat canggih. Proyek puluhan triliun rupiah ini saya rasa harus dimaksimalkan fungsinya,” katanya.
Bahaudin Qusairi
Aprianoor
