bakabar.com, JAKARTA – Rusia berencana membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pertama di Indonesia.
Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Rusia, Mohamad Wahid Supriyadi, mengungkapkan, proposal terperinci yang dibuat oleh perusahaan nuklir Rusia, Rosatom untuk pembangunan PLTN di Indonesia, saat ini sedang diperiksa oleh pejabat berwenang di Jakarta.
“Rosatom sudah menyusun proposal secara rinci tentang pendirian pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di Indonesia. Dan kami sudah mengirimkannya, karena akan ditangani oleh berbagai kementerian di Indonesia,” kata Wahid dalam wawancara dengan Sputnik di Moskow pada pekan kemarin, dikutip dari Republika.co.id.
Menurut Wahid, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) telah diusulkan sebagai lokasi potensial untuk pendirian pembangkit listrik tenaga nuklir.
Wahid menyebut, Gubernur Sutarmidji menyatakan kesediaan wilayahnya menjadi lokasi pembangunan pabrik tenana nukril.
“Setidaknya ada satu provinsi, Kalimantan Barat, yang siap menjadi tuan rumah pabrik pertama. Gubernur telah menyebutkan bahwa mereka siap untuk memiliki pabrik (tenaga nuklir) pertama di Indonesia,” kata Wahid.
Pada tahap ini, menurut dia, diskusi antara Rosatom dan pejabat di Jakarta masih berlangsung, meski ada gangguan yang dipicu pandemi Covid-19.
Gara-gara maraknya virus corona, pertemuan antara pejabat Rusia dan Indonesia belum bisa dilakukan dalam waktu dekat.
“Ada beberapa cacat karena virus corona, sehingga setiap pertemuan pribadi tidak mungkin sampai pandemi berakhir. Tetapi prosesnya terus berlanjut,” kata Wahid.
Keberadaan PLTN di tanah air memang masih menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Kendati demikian, wacana untuk mendorong penggunaan energi nuklir sebagai bagian dari pengembangan energi nasional terus disuarakan.
Hal itu sempat terekam dalam rapat kerja antara Komisi VII DPR RI periode 2014-2019 dengan Menteri ESDM periode 2014-2019 Ignasius Jonan di ruang rapat Komisi VII DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/7/2019).
“Ini sudah berkembang pesat. Image kita masih belum berani, melihat kecelakaan di Fukushima, di Chernobyl. Saya pikir luar biasa sekarang PLTN,” kata Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Nasional Demokrat Kurtubi dikutip dari CNBC Indonesia.com.
“Perencanaan pembangunan PLTN itu lama harus dimulai sekarang Pak Menteri! Ini DEN (Dewan Energi Nasional) juga. Halo, halo DEN kalian nggak dengar aspirasi rakyat ini, masuknya nuklir kapan ini, kami banyak fraksi mendorong ini,” lanjutnya.
Kurtubi pun meminta agar PLTN masuk ke dalam Rancangan Umum Kelistrikan Nasional (RUKN). Dia menilai, meskipun dalam RUKN tenaga nuklir menjadi opsi terakhir, bukan berarti hal tersebut melarang pengembangan energi nuklir.
Merespons permintaan Kurtubi, Jonan mengaku sudah menerima penawaran untuk pengembangan energi listrik. Namun, ada persoalan dari sisi biaya.
“Kalau sekarang biaya pokok pengadaan listrik nasional aja itu US$ 7,1 sen/kwh. Kalau dia tawarkan US$ 12 sen/kwh, ini insentifnya berat pak,” kata Jonan ketika itu.
“Banyak yang tawarin ke saya. Kalau harga kompetitif ya saya terima. Nah kalau harganya 12-14 sen/kwh ya itu jadi tantangan pak, jadi perdebatan juga di masyarakat,” lanjutnya sebagai dilansir detik.com, Minggu (26/7).(Rep/Cnb)
Editor: Aprianoor
