bakabar.com, BANJARMASIN – Sejumlah pengusaha pemotongan unggas sudah lama tidak lagi memotong unggas di RPU Basirih.
Sejak saat itu, rumah pemotongan unggas Jalan Tembus Mantuil, Basirih, Banjarmasin Selatan seakan dibiarkan begitu saja.
Berdasarkan pantauan bakabar.com di rumah jagal itu terdapat banyak bangunan tua kondisinya sudah mulai rusak dimakan usia.
Sejak dua tahun kemarin lima pengusaha unggas enggan menempati lokasi yang dinilai minim sarana fasilitas itu.
“Sejak 2016 banyak yang pengusaha lari. Cuma ada tiga orang yang masih bertahan dengan kondisi rusak,” ujar Kepala UPTD RPH Basirih, Sulasno kepada bakabar.com, Jumat (19/7).
Menurutnya kebijakan Pemkot Banjarmasin memindahkan seluruh aktivitas pemotongan ayam ke RPU tidaklah membuahkan hasil.
Bahkan para pengusaha yang bertahan menuntut UPTD supaya memperbaiki kondisi rumah jagal itu.
Mereka ingin berupa perawatan bentuk bangunan gedung, sarana prasarana maupun fasilitas pendukung lainnya dibenahi.
“Sudah kita surati pengusaha yang meninggalkan RPU agar kembali, tetapi mereka tidak mau,” tuturnya.
Setiap tahun, Sulasno telah mengusulkan anggaran ke Pemkot Banjarmasin untuk segera memperbaiki kondisi yang dianggap terbengkalai itu.
Alokasi itu rencananya masuk dalam Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun harapan itu putus di tengah jalan. Di bawah pimpinan Ibnu Sina dan Hermansyah, Pemko tidak mengabulkan keinginan para peternak tersebut.
Alasannya, Pemkot tidak ada mempunyai menu anggaran di bidang peternakan.
“2020 kita usulkan lagi untuk APBD. Sampai disetujui, kita berhenti,” harapnya.
Ia juga menyesalkan kondisi ini tidak mendapat perhatian lebih dari DPRD Banjarmasin di bawah kepemimpinan Hj Ananda.
“Padahal wakil rakyat itu dipilih oleh rakyat, namun peninjauan ke lapangan pun sampai sekarang tidak ada kelihatan,” jelas dia.
Sejauh ini belum ada konfirmasi resmi dari Ibnu Sina. Yang bersangkutan diketahui tengah berada di Surabaya.
Ananda sendiri telah mendengar laporan dan berjanji akan mengomunikasikannya dengan Komisi terkait dalam hal ini Komisi II DPRD Banjarmasin.
"Saya akan langsung menghubungi ketua Komisi II, karena ini berkaitan dengan lingkungan dan Dinas terkait dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan untuk membicarakan permasalahan RPU. Karena waktu saya masih di Komisi II, kami sangat gencar membahas RPU ini untuk ditangani," ujarnya kepada media ini, tengah pekan kemarin.
Jika pengusaha melakukan pemotongan di luar RPU maka ia khawatir bakal menimbulkan masalah baru.
"Nanti kita minta Komisi II kroscek ke lapangan, jika memang tidak memadai dan memang urgent untuk dibenahi. Kita akan benahi. Kami ada rencana pembahasan anggaran untuk 2020 dan anggaran perubahan, biar Komisi II cek dulu. Apabila nanti memang bisa dianggarkan untuk pembenahan RPU ya kita bantu. Tapi di sini tim anggaran daerah memiliki prosedur untuk setiap dinas, apakah bisa atau tidak dalam prosedur itu dianggarkan membenahi RPU ini," kata Ananda.
"Kalau saya menilai ini terkait dengan lingkungan, sanitasi lingkungan. Mau dibuang ke mana limbahnya? Ini akan berimbas kepada kesehatan juga. Apalagi Wali Kota Ibnu Sina kan gencar agar Banjarmasin itu Baiman (Bersih wan Nyaman), apalagi kita ingin Banjarmasin mendapat Piala Adipura lagi,"pungkasnya.
Baca Juga: RPU Ditinggal Pengusaha Pemotong Unggas, Dewan Akan Kroscek ke Lapangan
Reporter: Bahaudin Qusairi
Editor: Fariz Fadhillah
