bakabar.com, BANJARBARU - Wali Kota Hj Erna Lisa Halaby mengambil langkah cepat untuk merespons dugaan penyalahgunaan anggaran di Dinas Kesehatan (Dinkes) Banjarbaru.
Dugaan tersebut mengemuka setelah bendahara di Dinkes Banjarbaru dilaporkan menghilang sejak 3 November 2025, disertai isu penggelapan dana yang ditaksir mencapai Rp2,6 miliar.
“Saya sudah mendengar isu yang berkembang dan langsung meminta Inspektorat melakukan penyelidikan,” tegas Lisa, Senin (17/11) malam.
Ditegaskan bahwa Pemkot Banjarbaru tidak akan tinggal diam, seandainya terbukti terjadi penyalahgunaan kewenangan. Adapun proses penelusuran harus dilakukan secara cepat, transparan, dan sesuai aturan.
“Saya sudah memerintahkan Sekdakot, Inspektorat, dan Kepala Dinas Kesehatan untuk memastikan kebenaran dugaan tersebut. Jika terbukti benar, sanksi akan diberikan sesuai ketentuan dan dana yang disalahgunakan harus dikembalikan ke kas daerah,” beber Lisa.
Wali Kota perempuan pertama di Kalimantan Selatan itu juga menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memperkuat sistem pengawasan internal.
"Pengelolaan anggaran merupakan amanah besar yang tak boleh disalahgunakan. Ini bagian dari kewajiban menjaga amanah rakyat dan memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan,” tambah Lisa.
Selama proses penyelidikan, Lisa juga menegaskan komitmen terhadap akuntabilitas dan keterbukaan kepada publik.
“Langkah cepat dan transparan ini merupakan bentuk komitmen kami dalam menegakkan integritas dan akuntabilitas. Penyelesaian akan dilakukan sampai terang benderang dengan mengutamakan kepentingan publik,” beber Lisa.
“Saya tidak akan mentoleransi meskipun hanya Rp1 uang rakyat disalahgunakan. Setiap pengeluaran harus sesuai SOP dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutupnya.
