bakabar.com, JAKARTA - Pengamat politik Rocky Gerung, meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi usai dirinya mengkritik Presiden Joko Widodo.
"Saya meminta maaf karena menyebabkan kalian berselisih," kata Rocky dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (4/8).
"Saya mengerti bahwa kasus ini kemudian membuka perselisihan di publik antara yang pro dan kontra. Itu yang membuat kehebohan yang ditafsirkan menjadi keonaran," sambungnya.
Baca Juga: Rocky Gerung Dipolisikan, Polda Metro Ungkap Alasan Mulai Usut Kasus
Rocky mengatakan jika kritik tajam yang ditujukan tidak diarahkan kepada Presiden Jokowi. Ia mengaku sering melakukan kritik kepada siapapun dan bukan sekali ini saja.
"Itu saya lakukan di mana-mana. Saya tak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu," tuturnya.
Dia juga melihat, ucapannya tersebut berimbas pada kegiatan di sejumlah daerah, hingga dirinya dipersekusi hingga menyebabkan batal bertemu dengan mahasiswa di banyak kampus.
"Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar saya di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah diundang mahasiswa dengan maksud memberi kuliah umum. Tapi dari seluruh undangan seminggu ini dipersekusi. Saya enggak boleh masuk kampus," tandasnya.
Baca Juga: Dipolisikan Buntut 'Bajingan Tolol', Rocky Gerung Buka Suara
Sebelumnya, Tim hukum dari PDI Perjuangan menyambangi Bareskrim Polri untuk melaporkan Rocky Gerung buntut pernyataannya yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo.
“Maksud kedatangan kami hari ini ke Bareskrim Mabes Polri untuk membuat laporan polisi atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh sudara Rocky Gerung,” ucap tim hukum PDIP, Johannes Lumban, Rabu (2/8).
Ada tiga poin yang akan dilaporkan oleh pihaknya terkait dengan pernyataan Rocky Gerung tersebut.
“Ada fitnah dan kami menduga yang diajukan oleh saudara Rocky Gerung. Yang pertama, Jokowi upaya menunda Pemilu 2024 karena Jokowi tidak pernah peduli kepada buruh,” ungkap Johannes.
Sementara untuk poin selanjutnya Johannes menerangkan soal pemilu yang terhalangi oleh ambisi presiden, dan ketika Jokowi pergi ke Tiongkok menawarkan Ibu Kota Nusantara (IKN).
