bakabar.com, BANJARMASIN - Infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan di Kalimantan Selatan (Kalsel) kian memprihatinkan.
Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DABODIK) Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menunjukkan kondisi sarana prasarana sekolah di Kalsel.
Di antaranya 1.247 sekolah dasar (SD) mengalami rusak berat, 211 sekolah menengah pertama (SMP) rusak berat, dan 54 sekolah menengah atas (SMA) rusak berat.
Merespons fenomena tersebut, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin menilai pemerintah daerah semestinya melakukan berbagai perencanaan strategis dalam hal pelaksanaan berbagai program dengan anggaran wajib pendidikan 20 persen dari APBD.
”Infrastuktur fisik penunjang aktivitas pendidikan, hal yang tentu harus diperjuangkan adalah bagaimana kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan selama ini,” ucap pria yang akrab disapa Bang Dhin itu.
Menurutnya, pemerintah daerah melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait harus jemput bola dengan memantau secara langsung.
“Bagaimana kondisi dan kelayakan gedung atau bangunan sekolah yang memerlukan perbaikan, di samping usulan perbaikan yang telah diajukan,” kata ketua DPD PDI Perjuangan Kalsel ini.
Karenanya, tegas dia, sangat dibutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam setiap pelaksanaan program pemerintahan selama ini.
“Salah satunya tentang bagaimana kebijakan pemerintah daerah pada bidang pendidikan dalam menangani masalah seperti kerusakan gedung, fasilitas dan prasarana lain yang memerlukan akurasi penanganan,” pungkasnya.
