bakabar.com, MARABAHAN - Merespons kerusakan jalan di Desa Tanjung Harapan, Komisi III DPRD Barito Kuala (Batola) memanggil pihak terkait, termasuk Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III, Senin (13/11).
Kepala BWS Kalimantan III, I Putu Eddy Purna Wijaya, langsung berhadir bersama sejumlah Kepala Satuan Kerja (Kasatker).
Sementara Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan juga dihadirkan, tetapi diwakili Deddy Junaidi selaku Kasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan (KPIJ).
Kemudian Kabid Bina Marga dan Kabid Sumber Daya Air di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Batola, serta Kepala Desa dan BPD Tanjung Harapan.
Adapun pertemuan dipimpin Ketua Komisi III DPRD Batola, Muhammad Zamruni, serta beberapa anggota seperti Syarif Faisal, Ahmad Bani, Amanuddin Murad dan Reza Widya Noor.
Dalam kesempatan tersebut, Putu Eddy menjelaskan jalan di Tanjung Harapan sedianya adalah tanggul Daerah Irigasi Rawa (DIR).
Pun sudah berusia cukup lama, karena dibuat pemerintah pusat dalam rentang 1977 sampai 1980 dalam rangka menunjang sistem irigasi pertanian di Batola.
Seiring pembukaan DIR, permukiman juga berkembang di sekitar tanggul-tanggul. Selanjutnya tanggul juga banyak dimanfaatkan menjadi jalan utama.
Dari beberapa DIR yang telah dibuat di Batola, BWS Kalimantan III menangani 14 di antaranya, termasuk Handil Bakti, Tanjung Harapan, dan Jejangkit.
"Itu sebenarnya tanggul, tetapi dimanfaatkan menjadi jalan. Makanya spesifikasi material yang tersusun sudah sesuai dengan kebutuhan tanggul," papar Putu Eddy.
"Namun demikian, kami tetap akan berusaha mencari solusi dan jangan sampai akses masyarakat terganggu," imbuhnya.
Baca Juga: Titik Longsor Bertambah, Warga Tanjung Harapan Batola Tagih Tanggung Jawab
Adapun opsi jangka pendek yang mungkin akan dilakukan adalah pemasangan bronjong. Namun opsi ini tetap harus dikaji, mengingat struktur tanah lembek di sekitar tanggul.
Sedangkan opsi jangka panjang yang berusaha ditempuh adalah memperoleh Inpres Jalan Daerah (IJD). Ini merupakan perbaikan jalan daerah menggunakan APBN yang diusulkan daerah kepada pemerintah pusat.
"Dijawalkan IJD tahap kedua dibuka akhir November 2023. Namun syaratnya status jalan sudah tertuang dalam surat keputusan, serta memiliki desain jalan sesuai spesifikasi Kementerian PUPR," sahut Deddy Junaidi.
Batola sendiri telah berhasil memperoleh IJD 2023 tahap pertama berupa peningkatan jalan di koridor Alalak-Mandastana.
Ruas tersebut adalah Ray 4 Desa Puntik Tengah-Desa Panca Karya sejauh 6,18 kilometer, serta Ray 6 Desa Tabing Rimbah-Rangga Surya sepanjang 8,8 kilometer.
Karakter kedua ruas jalan tersebut hampir mirip dengan Tanjung Harapan, karena sama-sama berasal dari tanggul.
IJD menjadi satu-satunya harapan, karena peningkatan jalan dengan karakter serupa membutuhkan biaya tidak sedikit.
Di sisi lain, kemampuan keuangan Batola kurang memadai untuk perbaikan semua infrastruktur dalam satu tahun anggaran.
"Pengalaman pekerjaan di Ray 4, titik longsor bertambah dari semula hanya 2 lokasi," papar Edi Supriyadi, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Batola.
"Penyebabnya pondasi jalan terus bergerak turun, seiring keluar masuk alat berat dan penumpukan material," sambungnya.
Lantas untuk menopang rencana perbaikan di Tanjung Harapan, terutama mobilisasi alat berat, Pemkab Batola akan melakukan perbaikan di Ray 5 Desa Puntik Tengah sejauh 1,8 kilometer dengan biaya sekitar Rp3 miliar.
Akhirnya disepakati usulan melalui IJD dianggap lebih ideal, karena bersifat jangka panjang. Namun demikian, dibutuhkan perjuangan ekstra demi mendapatkan bantuan ini.
"Intinya kami tidak menyalahkan siapapun. Juga diyakini BWS telah bekerja sesuai perencanaan," cetus Syarif Faisal.
"Namun harus diakui kondisi jalan di Tanjung Harapan perlu perlakuan khusus, karena material yang labil. Kalau menggunakan keuangan daerah, juga sulit lantaran akan menghabiskan anggaran sebesar Rp77 miliar," pungkasnya.
