bakabar.com, KANDANGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 8 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (23/5).
Hal tersebut diumumkan setelah Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel, M Ali Asyhar menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 di Gedung BPK RI Perwakilan Kalsel Banjarbaru.
Bupati HSS Achmad Fikry yang menerima langsung predikat WTP itu mengaku bersyukur kinerja seluruh OPD lingkup Pemkab telah mendekati standar akuntansi pemerintahan.
“Opini yang kita terima hari ini adalah motivasi kita untuk berbuat lebih baik lagi ke depan, untuk bekerja sesuai standar-standar yang telah ditentukan pemerintah,” kata Bupati HSS.
Pencapaian opini WTP ini, kata Achmad Fikry, akan mendorong pemerintah daerah lebih mencermati anggaran yang bermuara untuk keberlangsung kesejahteraan masyarakat.
Didampingi Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad dan Sekda Muhammad Noor, Bupati Achmad Fikry mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel beserta jajarannya.
“Terima kasih telah melakukan pemeriksaan kurang lebih 2 bulan di HSS. Terimakasih juga sudah banyak memberikan support, motivasi, untuk berbuat lebih baik lagi ke depan,” ujar Achmad Fikry.
Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel, M Ali Asyhar menuturkan predikat WTP merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh pemerintah daerah.
Pihaknya mengapresiasi keberhasilan Pemkab HSS karena meraih dan mempertahankan predikat opini WTP untuk tahun 2021 tersebut.
“Selamat atas capaian opini WTP 8 kali, dan yang mengejutkan hari ini adalah penyerahan laporan hasil pemeriksaannya, HSS yang pertama kali di wilayah kita Kalsel,” ungkapnya.
Pemberian opini WTP bukan tanpa alasan, ada 4 indikator utama laporan keuangan sudah sesuai dengan standar yakni terus berupaya menekan angka kemiskinan, meningkatkan indeks pembangunan manusia, gini ratio, dan menekan angka pengangguran terbuka.
“Capaian-capaian pengelolaan keuangan Pemkab HSS juga menunjukkan peningkatan kualitas,” imbuhnya.
Menurut M Ali Asyhar, pengelolaan keuangan Kabupaten HSS yang paling baik di antara pemerintah daerah kabupaten dan kota di wilayah Kalsel.
“Kami mengharapkan, opini WTP itu bisa betul-betul selaras dengan tingkat kesejahteraan rakyat,” kata M Ali Asyhar.
Capaian prestasi rekor baru ini merupakan ke delapan kali berturut-turut diperoleh Pemkab HSS sejak LKPD tahun 2013 hingga 2020.
