bakabar.com, BANJARMASIN - DPRD Kalimantan Selatan menghadiri rapat soal jalan longsor Km 171 Tanah Bumbu (Tanbu) di Kantor Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (7/6) pagi. Apa hasilnya?
Pertemuan itu antiklimaks. Disebut begitu karena Ditjen Minerba tak memberi solusi konkret. Mereka cuma nyeloteh soal koordinasi dan CSR.
"Yang bisa saya janjikan minggu depan ke PUPR. Saya akan segera sampaikan kesepakatan kami," ujar Sekretaris Ditjen Minerba, Iman Kristian Sinulingga dalam rapat itu.
Iman menjelaskan, mereka belum punya skema yang jelas. Lantaran Kementerian ESDM tak bisa menanggung biaya perbaikan Km 171 di Tanah Bumbu (Tanbu).
Kilahnya, pembiayaan bukan tanggung jawab Kementerian ESDM. Kata dia, tak ada alokasi anggaran perbaikan yang mencapai Rp 700 miliar itu.
"Kami berharap setelah ketemu angka, setelah kami mengumpulkan, dan menggunakan dana CSR," ujar Iman.
Biar tahu saja. Pertemuan itu berlangsung sekitar pukul 09.30 WIB hingga menjelang Salat Jumat. Mereka yang dari Kalsel adalah anggota Komisi III DPRD, aktivis dan Kepala Dinas ESDM.
Wacana Tanpa Aksi Nyata
Kembali pada pernyataan Iman. Mendengar hal itu, sejumlah legislator dan aktivis berang. Salah satunya Troy Satria. Ia tak setuju jika perbaikan itu menggunakan dana CSR.
"CSR untuk masyarakat luas. Bukan Km 171. Karena hak warga secara luas," kata legislator DPRD Kalsel itu.
Sekali lagi, Troy menolak penggunaan dana CSR. Kata dia tak baik. Nantinya, perusahaan bisa-bisa enggan mengeluarkan untuk masyarakat lantaran semua tersalurkan ke Km 171. "Jangan sampai itu terjadi," tegasnya.
Di sisi lain, ia juga kecewa dengan sikap ESDM yang tak punya langkah konkret untuk KM 171. Kata dia; kebanyakan wacana, tanpa aksi nyata.
"Kami di sini hanya ingin hasil konkret. Langkah jelas. Masa kam ke sini, isinya cuma masih koordinasi dengan PUPR. Harusnya sudah jelas dan konkret langkah nyata," ujarnya.
Begitu juga dengan legislator lain; Fahri Nizar. Ia kecewa. Kata dia, Km 171 ini sudah menghabiskan banyak energi bagi pemerintah daerah. Datang ke pusat, malah tak dapat apa-apa.
"Paling tidak kami meminta pusat ada kepastian skema pendanaannya. Bagaimanapun perencanaan teknik yang hebat, tanpa kepastian pendanaan percuma. Yang ada lempar tanggung jawab," ketusnya.
Pernyataan itu ditimpali Ardiansyah. Legislator ini menyebut pemerintah pusat tak pernah mendengar suara-suara masyarakat Kalsel. Terutama soal Km 171. Ia malu rapat tersebut sia-sia. Tak menghasilkan solusi apapun.
"Kami DPRD Kalsel, sudah empat kali ke Jakarta bahas ini. Hampir sepuluh bulan belum selesai. Kalau ke sini sia-sia malu saya. kalau dihitung biaya perjalanan dinas sudah banyak juga," gusarnya.
"Apakah seperti ini harus diperkeras lagi?! Semoga bapak-bapak di pusat bisa dipercepat prosesnya, masyarakat Kalsel menunggu!," lantangnya dengan nada tinggi. "Km 171 ini sangat penting," timpal legislator lain; Suwardi.
Baca Juga: Masuk Daftar Perusahaan Diminta Perbaiki Jalan Longsor KM 171 Tanbu, Ini Respons Adaro
