bakabar.com, BANJARMASIN - Rencana pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) di Banjarmasin nampaknya akan menemui jalan terjal.
Pasalnya, masih dalam tahap rencana saja, niatan pembangunan itu sudah mendapat kritik dari sejumlah pihak.
Terbaru, Wakil Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, Afrizaldi turut menyoroti rencana tersebut.
"Kita sejatinya menghargai usulan itu. Namun yang jelas, kita perlu kajian spesifik," kata politisi Partai Amanat Nasional itu.
Kajian dimaksud Afrizal, bukan saja mengenai JPO yang jadi sarana keselamatan, tapi juga perihal urgensi penggunaan anggaran.
"JPO perlu dana anggaran yang besar. Kalau untuk keselamatan, kita bisa terapkan opsi Pelican Crossing dan taruh dua petugas untuk berjaga membantu penyeberangan seperti di depan Plaza Indonesia di Jakarta," ungkap Afrizaldi.
Di samping itu, kata Afrizaldi, efektifitas penggunaan JPO di Banjarmasin masih belum teruji.
"Apakah masyarakat di sini mau menggunakan JPO?" tanya Afrizaldi.
Baca Juga: Rencana Pembangunan JPO Dikritik, Wali Kota Banjarmasin Buka Suara
Pasalnya, ujar dia, banyak pekerjaan rumah (PR) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin yang justru tidak optimal.
Misalnya, jembatan apung di bawah Jembatan Dewi Banjarmasin. Kemudian pembangunan Museum Kayuh Baimbai di Teluk Kelayan. Juga pembuatan tempat wisata Kuin Kacil.
"Sekarang bagaimana? Berfungsi optimal tidak? Itu kan jadi beberapa contoh pembangunan yang ujung-ujungnya tidak sesuai harapan," cetusnya.
"Kita juga tidak mau, JPO justru jadi satu konstruksi yang jadi sarana untuk pemasangan reklame. Jika begitu, kami tidak sepakat. Kemarin-kemarin reklame dirubuhkan, kok sekarang mau bangun JPO untuk dipasang reklame?" sambungnya.
Sehingga, belajar dari pengalaman itu, pihak DPRD pun, kata Afrizaldi, tidak mau begitu saja menyetujui usulan dari Wali Kota Banjarmasin.
"Kita mau lihat dulu kajiannya seperti apa? Respon publik bagaimana? Sekarang saja kan sudah ada beberapa kritik. Ini tentu akan jadi pertimbangan kami di DPRD Banjarmasin," ujarnya.
Sebelum Afrizaldi, kritik mengenai rencana pembangunan JPO datang dari mantan anggota DPRD Kalsel, Anang Rosadi.
Anang Rosadi mengatakan pembangunan JPO tidak dibutuhkan di kota Seribu Sungai.
Baca Juga: Pembangunan JPO di Banjarmasin Tidak Efektif untuk Rakyat, Anang Rosadi: Buang Duit!
Anang beranggapan pelican crossing lebih bermanfaat ketimbang JPO untuk menghindari kemacetan lalu lintas.
“Luasan jalan Banjarmasin ini tidak lebar, sehingga menyeberang itu masih bisa. Dan tingkat kepadatan dan kecepatan kendaraan tidak tidak besar,” ujarnya.
Menurutnya pun anggaran pembangunan 5 JPO senilai Rp25 miliar yang bersumber dari APBD Banjarmasin tidak efektif.
“Ini terjadi di Banjarbaru, lihat saja setelah beberapa hari, orang selfie. Berapa miliar itu uang terbuang?” tuturnya.
Ia meyakini JPO itu tidak akan digunakan oleh masyarakat Banjarmasin. Karena itulah, ia menekankan rakyat tak membutuhkan JPO tersebut.
“Penggunaan uang rakyat itu harus jelas dan efisien,” tekannya.
Kepada Pemkot dan DPRD Banjarmasin, Anang menyampaikan lebih bagus anggaran pembangunan JPO dialihkan untuk menangani permasalahan sampah yang semrawut.
Hal ini mengingat Ibnu Sina dan Ariffin Noor gagal meraih piala Adipura untuk penanganan sampah tahun 2022.
Baca Juga: Heboh Botol Gaduk Berserakan di Bawah JPO Banjarbaru, Satpol PP Siap Merespons
Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina menanggapi santai kritik dari Anang Rosadi. Menurutnya, pembangunan JPO di Banjarmasin penting adanya untuk sarana menjaga keselamatan publik, mengingat banyak kecelakaan yang terjadi sebelumnya.
Kendati demikian, Ibnu nampaknya mengurungkan niatnya untuk langsung membangun kelima JPO.
"Akan terlebih dahulu dibangun di Jalan A Yani Km 4,5 depan UIN Antasari. Karena di situ adalah jalan lintas provinsi, yang mana arus lalu-lintasnya cepat dan dekat dengan turunan flyover," katanya.
Dia juga memastikan, jika pembangunan JPO bukan karena latah atau ikut-ikutan oleh kota tetangga, Banjarbaru. Pembangunan JPO di kawasan tersebut diprioritaskan, juga lantaran menimbang aspirasi dari masyarakat setempat.
"Di situ, pihak UIN Antasari dan Jemaah Mesjid At-Taqwa sudah sering bersurat ke kita untuk minta bangunkan JPO di kawasan itu," ujarnya.
Mengenai saran Anang Rosadi untuk hanya membuat pelican crossing, Ibnu bergeming.
"Di sana tidak bisa kalau hanya pelican crossing, karena rata-rata pengendara yang melintas berkecepatan tinggi. Di samping itu kan sudah banyak korban yang tertabrak, bahkan meninggal dunia," ungkapnya.
"Mungkin kalau di depan Mesjid Noor Banjarmasin bisa hanya dengan Pelican Crossing. Makanya rencana JPO di sana kita drop dulu," sambungnya.
Ibnu mengungkapkan, pembangunan JPO di depan UIN Antasari akan dilakukan di awal tahun 2024, setelah review ulang atas DED dilakukan.
"Dananya sekitar Rp3 miliar sampai Rp4 miliar," bebernya.
Terakhir, dia juga membuka peluang untuk pihak swasta jika hendak berkontribusi membangun JPO di Banjarmasin.
"Di samping-samping JPO itu kan juga bisa digunakan untuk memasang reklame," tandasnya.
