bakabar.com, MARTAPURA - Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyie dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengikuti Rakor pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi daerah tahun 2023 dan Sosialisasi RUU tentang Kesehatan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), via Zoom Meeting di Command Center Manis, Martapura, Senin (17/4).
Rakor diawali dengan penyampaian RUU tentang kesehatan oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, untuk mendukung transformasi sistem kesehatan Indonesia.
Sementara Mendagri Tito Karnavian yang memimpin rakoor menjelaskan inflasi Indonesia berdasarkan trading economic sebesar 4,97 persen, peringkat ke-46 dari 186 negara di dunia.
“Inflasi Indonesia berada diurutan 46 dari bawah dari 186 negara termasuk inflasi rendah dan terkendali, sedangkan di ASEAN berada di peringkat 6 dari 11 negara ASEAN,” kata Mendagri.
Tito mengungkapkan inflasi terjadi di antaranya karena perang, ketegangan politik, konflik internal, kekeringan atau kemarau panjang, dan ketidakmampuan menjaga supply dan demand barang dan makanan.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, Pudji Ismartini, menjelaskan inflasi menurut kelompok. Pada Ramadan dan Idul Fitri tahun 2023 memberikan andil besar yaitu bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau serta transportasi.
“Komoditas bahan makanan yang mengalami potensi inflasi di berbagai kabupaten/kota di antaranya beras, telur ayam ras dan minyak goreng, pada minggu kedua April 2023,” jelasnya.
Pudji meminta kepada semua kepala daerah untuk melaksanakan forum konsultasi publik tentang Registrasi Sosial Ekonomi untuk mendapatkan data yang akurat mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat.
