Kalsel

Raih Terbaik Pertama di Bidang Pelayanan Publik, Ibnu Sina Kembali Terima Penghargaan Nasional

apahabar.com, BANJARMASIN – Menjelang tutup tahun 2019, Pemerintah Kota Banjarmasin mendapat kado indah dari Kemenpan RB….

Featured-Image
Menpan RB Tjahyo Kumolo menyerahkan penghargaan kepada Wali kota Banjarmasin, H Ibnu Sina yang diwakili Sekda Kota Banjarmasin H Hamli Kursani. Foto-istimewa

bakabar.com, BANJARMASIN - Menjelang tutup tahun 2019, Pemerintah Kota Banjarmasin mendapat kado indah dari Kemenpan RB. Yakni, penghargaan di bidang pelayanan dan pengaduan publik kota tersebut.

Menpan RB Tjahyo Kumolo menyerahkan langsung penghargaan itu kepada Wali kota Banjarmasin, H Ibnu Sina yang diwakili Sekda Kota Banjarmasin H Hamli Kursani.

Pemkot Banjarmasin meraih terbaik pertama pada TOP 10 Instansi Pemerintah Penyelenggara Pengaduan Pelayanan Publik Pengelola dengan Aspek Dampak Terbaik.

Di malam penganugerahan penghargaan yang dilaksanakan di Ball Room Hotel Le Maridien, Jakarta, Senin (09/12) itu, pemerintah kota Banjarmasin juga mendapatkan penghargaan TOP 30 Instansi Pemerintah Penyelenggaraan Pengelola Pelayanan Publik.

Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengatakan, kompetisi yang didukung oleh The United States Agency for International Development (USAID) itu bertujuan membangun komitmen instansi pemerintah dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik, melalui penerapan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!).

Kementerian Pendayagunaan Apartur-RB mendorong peningkatan pelayanan publik dalam membangun pengelolaan pengaduan yang partisipatif dan dapat dimanfaatkan sebagai upaya perbaikan yang berkelanjutan.

"Melalui ajang ini, kami harapkan seluruh instansi pemerintah terpacu meningkatkan pelayanan publik, dengan melakukan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang baik," katanya.

Penyelenggaraan kompetisi ini, lanjutnya, didasari Keputusan Menteri Pendayagunaan Apartur-RB No. 310/2019 tentang Penyelenggaraan Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik tahun 2019.

Perbedaan utama kompetisi SP4N-LAPOR! 2019 dibanding tahun lalu adalah jenis peserta yang diperkenankan mendaftar, diperluas. Di tahun sebelumnya, peserta hanya berasal dari kementerian, lembaga, pemda, BUMN, dan BUMD.

Namun saat ini, sambunnya, kompetisi diikuti pula oleh unit pelaksana pelayanan publik lainnya, termasuk di dalamnya unit pelaksana pelayanan publik di bawah instansi vertikal, kantor perwakilan, dan Perguruan Tinggi Negeri.

Total peserta Kompetisi SP4N-LAPOR! 2019 mencapai 312 instansi. Jumlah ini mengalami peningkatan 92,5 persen dibandingkan jumlah peserta tahun lalu yang hanya i 162 instansi. Peserta itu terdiri atas 187 pada kategori instansi pemerintah dan 165 pada kategori Unit Pelayanan Publik (UPP).

Diungkapkannya, cukup banyaknya peserta yang mengikuti kompetisi tersebut, seiring dengan peningkatan penerapan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dari peserta.

"Instansi yang tahun sebelumnya masuk dalam kategori yang baik, tahun ini ternyata cukup banyak yang mengelaborasi, meningkatkan inovasi, dalam rangka menjaga sistem ini agar dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Ia berharap dengan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang baik akan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Setiap instansi pemerintah diharapkan mampu menerima kritik, saran, dan aspirasi dari para pemangku kepentingan.

“Hal ini agar dapat memperbaiki pelayanan publik, dan tentu juga dengan data-data yang ada dapat memberikan masukan dari sisi kebijakan," ungkapnya.

Untuk diketahui, proses kompetisi tersebut dimulai sejak instansi pemerintah mulai mendaftarkan diri pada tanggal 23 September hingga 11 November 2019.

Selanjutnya, pada tanggal 11 hingga 13 November 2019, tim evaluasi Kementerian PANRB melakukan verifikasi formulir (self-assessment) beserta bukti-bukti pendukungnya.

Berdasarkan verifikasi tersebut, dipilih 40 terbaik yang terdiri dari 30 pada kategori instansi pemerintah dan 10 pada kategori UPP.

Proses penjurian dan wawancara diadakan pada 25-28 November 2019. Dewan juri terdiri dari Menteri PANRB periode 2011-2014 Azwar Abubakar, General Manager Media Services Berita Satu TV Adi Prasetya, Anggota Ombudsman RI Dadan S. Suharmawijaya, Akademisi Meuthia Ganie-Rochman, Ketua Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sularsi, dan Direktur Program dan Produksi iNews Sulaeman Sakib.

Mendapat penghargaan tersebut, secara terpisah Wali kota H Ibnu Sina menyebut, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh ASN yang bertugas di Pengelolaan Pengaduan Masyarakat yang kemudian diapresiasi oleh pemerintah pusat.

Karena itu, ia berharap, para ASN jangan cepat berpuas diri, sebab apa yang sudah didapatkan itu harus bisa dipertahankan di kemudian hari.

“Alhamdulillah, kerja keras pian-pian (kalian, red) dalam mengelola pengaduan masyarakat diapresiasi menjadi yang terbaik oleh Menpan RB. Selamat dan sukses serta pertahankan. Banjarmasin Bisa. Banjarmasin BAIMAN," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo dalam sambutannya, yang dibacakan oleh Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, berharap ke depan akan lahir top pengelolaan pengaduan pelayanan publik walau tidak melalui kompetisi ini.

Iapun mengajak agar instansi tidak malu untuk meniru dan mereplikasi upaya instansi lain yang telah baik.

Adapun daftar Penerima Penghargaan Top 10 instansi pemerintah dan Top 3 unit pelayanan publik (UPP) Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2019.

Top 10 Kategori Instansi Pusat

  1. Pengelola Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Terbaik
  2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
  3. Badan Pengawas Obat dan Makanan
  1. Pengelola dengan Pendorong Perubahan Terbaik
  2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
  3. Kementerian Kesehatan
  1. Pengelola dengan Aspek Dampak Terbaik
  2. Pemerintah Kota Banjarmasin
  3. Pemerintah Kota Banjarbaru
  1. Pengelola dengan Perubagan dan Perbaikan Pengelola Pengaduan Terbaik
  2. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  3. Pemerintah Kabupaten Majalengka
  1. Pengelola dengan Aspek Keberlanjutan Inisiatif Terbaik
  2. Pemerintah Kota Semarang
  3. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Top 3 Kategori Unit Pelayanan Publik

  1. Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap
  2. Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita
  3. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan

Baca Juga:5 Tahun Lagi Ibnu Sina Optimistis Festival Jukung Jadi Kejuaraan Dunia

Baca Juga:AMPG Beberkan Alasan Mendukung Koalisi Hj Ananda dan Ibnu Sina

Reporter : Bahaudin Qusairi

Editor: Muhammad Bulkini



Komentar
Banner
Banner