bakabar.com, BANJARBARU – DPRD Banjarbaru mengapresiasi pemerintah kota (pemkot) yang meraih predikat opini WTP dari BPK RI atas laporan LPJ APBD Tahun 2020.
“Semoga bisa dipertahankan di tahun-tahun selanjutnya dengan meminimalisir temuan,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD Banjarbaru, Nur Irsan Finazli, Kamis (1/7).
Tahun ini, kata dia, adalah kali pertama DPRD Kota Banjarbaru membentuk pansus untuk Raperda Pertanggungjawaban APBD.
“Biasanya langsung kita bahas di banggar dan disetujui saja untuk disahkan menjadi perda,” bebernya.
Setelah dibahas, Irsan menuturkan ada atau tidak dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau SKPD, soal terjadi cross budget, yang sudah dituangkan dalam LHP
dan ada tidaknya temuan dari BPK RI, apa saja. Lalu apa rekomendasinya.
“Saya melihat, ternyata masih ada temuan yang masih berulang ditahun-tahun sebelumnya,” imbuhnya.
“Hal itu yang menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kota Banjarbaru untuk memperbaikinya,” sambung Ketua Pansus Pertanggungjawaban APBD 2020 ini.
Pansus akan membedah LHP BPK RI ini. Hasil dari kajian ini, pansus akan melakukan tindakan-tindakan konstruktif agar temuan dan rekomendasi BPK RI segera ditindaklanjuti, maksimal 90 hari sejak diserahkannya LHP BPK RI ini.
“Norma-norma yang menjadi rujukan BPK RI untuk mengeluarkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi Pemkot Banjarbaru, sudah sesuai dengan norma yang ada,” timpalnya.
Predikat WTP sendiri bukanlah predikat yang mudah didapatkan, karena dari mulai proses perencanaan sampai dengan pelaporan dinilainya sangat sulit.
Dari sisi legislatif dari mulai proses legislasi, budgeting, kontrol, ini harus mendapatkan persetujuan DPRD dan barulah mendapatkan perda.
“Catatan dan kajian hasil bahasan ini akan kami sampaikan setelah melalui proses penajaman ditingkat Pansus,” tandasnya.
