bakabar.com, BANJARBARU - Aliansi Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kalimantan Selatan kembali menggeruduk kantor guberbur di Banjarbaru, Kamis (12/10) siang.
Kedatangan puluhan mahasiswa itu mempertanyakan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Banua. Mereka ingin bertemu langsung dengan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor atau Paman Birin untuk menyampaikan beberapa aspirasi.
Mahasiswa kecewa, karena Paman Birin dilaporkan tidak ada dikantor.
Koordinator aksi, Ahmad Sunir Ridha menyuarakan tuntutan, mahasiswa ingin pemerintah lebih fokus menangani Karhutla dan memperhatikan kenaikan kasus ISPA di Banua.
"Tdak pantas rasanya jika tidak bertemu langsung dengan gubernur, untuk kami menyampaikan aspirasi yang kami bawa," tegasnya.
Mereka juga mempertanyakan penindakan hukum soal karhutla. Para mahasiwa mencatut para oknum pembakar lahan demi kepentingan pribadi harus ditindak dengan tegas.
"Jangan hanya petani kecil yang dijadikan tersangka. Tindak juga para perusahaan yang sengaja membakar lahannya," kata Sunir.
Asisten I Bidang Kesra Setdaprov Kalsel, Nurul Fajar Desira mengatakan, pihaknya meminta waktu tiga hari untuk menyampaikan hal ini ke gubernur.
"Jadi nanti kami sampaikan, bagaimana kiranya gubernur akan menemui massa aksi tiga hari ke depan," kata Fajar.
Selain Fajar, turut hadir Kepala BPBD Kalsel, R Suria Fadliansyah, Kadishut Kalsel, Fatimatuzzahra, Kadiskominfo, Muhammad Muslim dan Kadisdikbud Kalsel, Muahmmadun.
Sebelumnya, para mahasiswa ini juga sudah melakukan aksi demo di halaman kantor Gubernur Kalsel pada 13 September lalu. Tuntutannya sama, yakni menuntut penanganan karhutla di Banua yang dianggap tidak serius.
Kemudian meminta pemerintah untuk segera menangani meningkatnya kasus ISPA, menuntut hak masyarakat di Pegunungan Meratus sekaligus memperhatikan dan mengawasi perizinan tambang, dan memperhatikan keberlangsungan dan kelestarian alam di Meratus.
Mereka juga menyuarakan aspirasi pemadam swasta/relawan yang memadamkan api dengan biaya pribadi, enuntut penuntasan kasus HAM di Kalsel, terutama kematian seorang advokat yang menelisik kasus tambang ilegal di Tanah Bumbu.
