bakabar.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menepis tuduhan banyak pihak bahwa Jokowi ada di balik bergabungnya Partai Golkar dan PAN dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKRI) yang mengusung Prabowo.
Anggapan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi arahan kepada PAN dan Golkar yang merapat ke kubu Prabowo berlebihan karena Jokowi tidak memiliki kapasitas sebagai ketua partai atau pemimpin dalam koalisi.
Baca Juga: Gerindra: Tak Ada 'Lurah-lurah' Soal Gabungnya PAN dan Golkar ke KKIR
Menurut Puan, Jokowi telah mengungkapkan dengan jelas bahwa ia adalah seorang Presiden yang memimpin negara, bukan mengurusi partai seperti yang disinggung sang presiden saat memberikan pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR.
"Kemarin kan saat di pidato sidang tahunan 16 Agustus bisa lihat sendiri apa yang disampaikan oleh Presiden. Pak Presiden adalah Presiden Republik Indonesia. Pak Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia, bukan ketua umum (partai) atau ketua koalisi," ujar Puan di Senayan, Kamis (17/8).
Baca Juga: Golkar-Prabowo Belum Menikah, PDIP Masih Membuka Hati
Oleh karena itu, lanjut Puan, Jokowi tidak mungkin mencampur adukkan urusan pemerintahan dengan urusan politik, karena ia memiliki banyak pekerjaan untuk mengurus pembangunan Indonesia.
"Jadi saya meyakini hal tersebut karenanya memang secara politik sebaiknya tidak perlu dicampuradukkan urusan politik dan pemerintahan," ungkapnya.
Sebelumnya Presiden Jokowi mengakui dirinya baru mengetahui istilah 'Pak Lurah' yang dialamatkan padanya. Jokowi mengungkap bahwa istilah tersebut, sering disebutkan oleh para politikus saat ditanya mengenai capres dan cawapres.
"Sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol setiap ditanya capres dan cawapresnya jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Saya, sempat mikir siapa ini pak lurah, sedikit-sedikit kok pak lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya," katanya, Rabu (16/8) lalu.
