bakabar.com, BANJARMASIN – Komisi III DPRD Kota Banjarmasin angkat bicara terkait proyek pemÂbangunan Jembatan Bromo yang diduga tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Proyek yang berlokasi di Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan ini bersumber dari APBD Banjarmasin senilai Rp 40 miliar lebih.
“Secara pribadi, saya sangat menÂyesalkan proyek pembangunan jembatan tidak mengantongi IMB. Ini, berarti Dinas PUPR tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat,” ucap Wakil Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, Afrizaldi kepada bakabar.com, Sabtu (24/10) malam tadi.
Padahal, kata dia, penguÂrusan izin untuk proyek pemeÂrintah itu sangat mudah. Bahkan, menjadi skala prioritas bagi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarmasin.
Terlebih, IMB menjadi persyaratan wajib sebelum proyek tersebut dikerjakan.
"Ini hal sepele yang harusnya menjadi perhatian Pemkot BanjarÂmasin. IMB harus didahulukan, baru proyek dikerjakan," kata politisi muda PAN itu.
Ketentuan itu sendiri sudah termaktub dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Pada pasal 8 menyeÂbutkan harga satuan (tarif) retribusi meliputi bangunan dan prasarana bangunan gedung termasuk jembatan dengan nominal Rp 75.000 per meter per segi.
"Kalau sudah ada aturannya bagaimana tidak dilaksanakan, apalagi dalam Perda sangat jelas disebutkan besaran retribusinya. Kenapa hal seperti ini masih diperdebatkan," tegasnya.
Dengan adanya dugaan ini, ia bersama Komisi III dalam waktu dekat akan meninjau semua proyek pekerjaan infrastruktur di Banjarmasin.
Termasuk perÂsyaratan administratif seperti IMB dan lain-lain.
"Dalam waktu dekat kami akan cek semua proyek infraÂstruktur yang dikerjakan pemeÂrintah. Apakah sudah sesuai dengan rencana awal dan sejauh mana progresnya karena ini sudah akhir tahun," tandasnya.
