bakabar.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) mengungkapkan tidak ada bank pemerintah yang mau membiayai pembangunan fasilitas pemurnian bahan mineral mentah atau smelter di Indonesia.
Justru, menurut Pelaksana Ketua Harian APB3I Ronald Sulistyanto, hanya ada bank asing asal China yang membiayai pembangunan smelter bauksit. Akibatnya, pembangunan smelter di dalam negeri masih menuai pergolakan.
"Kalau di komunitas kami bauksit sampai hari ini belum ada yang dibiayai bank lokal itu ya, yang ada itu dibiayai oleh bank asing. Dan itu baru satu, satu itu adalah Well Harvest, itu adalah dibiayai bank asing," ungkapnya dilansir dari CNBC Indonesia dalam Mining Zone, Jumat (3/2/2023).
Baca Juga: Bantuan untuk Korban Terdampak Banjir di Tapin Terus Mengalir
Ronald mengaku sudah mencoba mengajukan permohonan kerja sama dengan bank lokal dalam pembangunan smelter bauksit. Sebab, imbuh dia, pembangunan smelter juga termasuk program pemerintah yang seharusnya juga didukung oleh pemerintah.
"Kami sudah berupaya untuk mencari dan memberikan permohonan atau minta agar kita bisa bekerja sama. Karena kan tentu kalau program ini pemerintah dan ini dalam tanda petik memang feasible," ujarnya.
Sehingga, menurutnya, bank dalam negeri harus siap dalam membiayai pembangunan smelter di Indonesia.
"Harus siap, bank khususnya bank pelat merah itu harusnya bisa mengerti dan selaras apa menjadi program pemerintah," tukasnya.
Di lokasi sama, Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perbanas Aviliani mengatakan ada beberapa alasan bank sukar memberikan pembiayaan pembangunan smelter. Antara lain kebijakan yang suka berubah, dan pertimbangan aspek lingkungan. Tak hanya itu, masalah kepastian pasar juga menjadi pertimbangan tersendiri oleh pihak bank. Sehingga, perlu ada jaminan dari pemerintah atas keberlangsungan smelter ke depannya.
Oleh karena itu, menurutnya yang diperlukan perbankan untuk bisa mendanai proyek smelter yaitu kepastian hukum dan jaminan dari pemerintah. Menurutnya, ini diperlukan guna menghindari terjadinya kredit macet pada perbankan.
"Jadi kepastian tentang hukum juga buat bank penting, karena itu akan menjadi kredit macet di mana biayanya sangat mahal loh, untuk membuat smelter itu sangat mahal," paparnya.
Baca Juga: Kabar Baik, Gadis Penderita Paru-Paru Akut di Kotabaru Mulai Dapat Bantuan
"Nah ini memang belum ada studi yang benar-benar membuat perbankan itu memang oh ini memang layak gitu, kecuali ada jaminan pemerintah. Jadi, mungkin pemerintah paling gampang jamin aja," tambahnya.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah bertitah kepada perbankan dalam negeri untuk turut berkontribusi memberikan kredit atau pinjaman untuk pembangunan proyek fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri.
Pasalnya, pembangunan smelter merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk mendorong hilirisasi komoditas tambang di dalam negeri dan bisa menjadi lompatan bagi Indonesia untuk bisa menjadi negara maju.
"Saya titip agar bank-bank ngawalin. Caranya kalau ada orang kredit bikin smelter diberi. Apalagi orang kita sendiri, jangan dipersulit. Untungnya jelas untuk negara dan perusahaan apa yang dipertanyakan lagi," kata Jokowi dalam acara Mandiri Investment Forum di Jakarta, Rabu (01/02/2023).
